Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPAI Desak Transparansi Penyebab Kematian Pelajar MTs di Tual yang Diduga Dianiaya Oknum Brimob

A
Penulis: Ari Arief❯

Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini.
Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini.


Advertisement

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan perhatian serius atas kasus tewasnya AT, seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual, Maluku.

Korban diduga meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS.

Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kompolnas serta Direktorat PPA-PPO Mabes Polri.

Advertisement

Ia menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap UU Perlindungan Anak yang tidak bisa ditoleransi.

Berdasarkan Pasal 59A UU Perlindungan Anak, Diyah mendesak agar proses hukum dipercepat. Penanganan kasus harus berjalan efektif dan tanpa penundaan. 

Advertisement

Kepastian penyebab kematian KPAI meminta hasil autopsi atau penyebab pasti kematian dibuka secara transparan agar almarhum tidak mendapatkan stigma negatif di masyarakat.

Tidak kalah pentingnya adalah dukungan bagi keluarga, karena, pihak keluarga korban berhak mendapatkan perlindungan hukum serta bantuan sosial dari negara.

"Anak yang meninggal secara tidak wajar akibat kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematiannya," ungkap Diyah dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Baca Juga: Menguak Sisi Gelap Polres Bima Kota, Teka-Teki Setoran Rp 400 Juta dan Skandal 'Hukuman' Alphard dari Bandar Narkoba

Komitmen Polri dalam Penanganan Kasus

Insiden memilukan ini terjadi di kawasan Kampus Uningrat, Kota Tual, pada Kamis (19/2).

Bripda MS, yang merupakan personel Kompi 1 Batalion C Pelopor Brimob Polda Maluku, kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, memastikan bahwa pihaknya menangani perkara ini secara profesional dan berkeadilan.

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa institusinya akan mengambil tindakan tanpa pandang bulu.

"Polri berkomitmen menjalankan penegakan hukum dan sidang kode etik secara transparan bagi personel yang terlibat. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami agar kejadian serupa tidak terulang," tegas Irjen Johnny.

Langkah tegas ini diambil sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.(*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Inisial LSP Muncul di Tengah Isu Pemeriksaan Jenderal Polisi, Mabes Polri Pilih Belum Buka Suara

Inisial LSP Muncul di Tengah Isu Pemeriksaan Jenderal Polisi, Mabes Polri Pilih Belum Buka Suara

Inisial LSP dan AS terseret isu pemeriksaan jenderal polisi terkait dugaan penyadapan Istana. Mabes Polri pastikan segera beri penjelasan.

Gempar! Sejumlah Jenderal Polisi Dikabarkan Diamankan, Nama Perwira Bintang Empat Ikut Terseret?

Gempar! Sejumlah Jenderal Polisi Dikabarkan Diamankan, Nama Perwira Bintang Empat Ikut Terseret?

Sejumlah jenderal polisi dikabarkan diamankan dan dibawa ke Mako Brimob. Nama perwira bintang empat hingga isu penyadapan Istana ikut terser

Polri Nonaktifkan 4 Polisi Terkait Prosedur Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo

Polri Nonaktifkan 4 Polisi Terkait Prosedur Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo

Polri menonaktifkan 4 personel terkait dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan pondok pesantren di Sukoharjo yang picu trauma santriwati.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer