Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kontroversi Pokir Kaltim, Castro: DPRD Punya Hak Interpelasi, Gunakan!

B
Penulis: Bayu Rolles❯
Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. (Ist)
Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. (Ist)

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif terkait kamus usulan, disebut Herdiansyah Hamzah, menjadi penanda ada ketimpangan politik anggaran di daerah.

Bagi akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman itu, perdebatan yang mengemuka ke publik menunjukkan adanya dinamika yang tak sehat birokrasi daerah.

Langkah Pemprov yang membatasi ruang aspirasi dewan, sebut dia, jadi sinyalemen adanya dominasi eksekutif dalam pengelolaan uang daerah.

“Pemprov dan DPRD itu setara. Sama-sama penyelenggara daerah. Keduanya sederajat di mata Undang-undang," katanya dikonfirmasi, Senin, 6 April 2026. 

Pembatasan dalam skala besar tak bisa dilihat sebagai urusan verifikasi semata. Ini menyentuh inti dari tata kelola daerah terkait keseimbangan kekuasaan. Ketika eksekutif begitu mendominasi, posisi dewan jelas kehilangan posisi tawar yang mestinya bisa jadi penyeimbang. 

Advertisement

Karena itu, kritiknya tak hanya menyasar Pemprov. Tapi juga DPRD yang nyatanya tak punya taring dalam untuk mengamankan klaim mereka mengawal aspirasi masyarakat. 

“Kalau memang merasa ada dominasi Pemprov, kenapa DPRD tidak satu suara mengajukan hak interpelasi?” ujarnya.

Dewan, sambung Castro, begitu dia disapa, punya alat pengawasan yang bisa dimanfaatkan untuk benar-benar melawan dominasi itu. Momentum yang ada mestinya bisa dimanfaatkan dewan untuk memperkuat fungsi pengawasan, namun tak pernah benar-benar digunakan secara maksimal. 

Sejumlah isu anggaran sebelumnya, dari belanja miliaran hingga pengadaan fasilitas sempat mencuat, tapi tak benar-benar ditindaklanjuti secara politik lewat langkah pengawasan yang jelas.

 “Saya sudah sering bilang, aktifkan fungsi pengawasan. Sekarang ketika pokir ‘diobok-obok’, gunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat,” tegasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Pembahasan KUA-PPAS Kaltim 2027: Sekdaprov Sri Wahyuni sebut TAPD tunggu kepastian TKD dari pusat dan tindak lanjuti catatan KPK

Tembus Akses Menuju IKN, Pembangunan Ruas Sotek-Bongan di Kutai Barat Ditarget Rampung Akhir 2026

Tembus Akses Menuju IKN, Pembangunan Ruas Sotek-Bongan di Kutai Barat Ditarget Rampung Akhir 2026

Pemprov Kaltim bangun ruas Bongan-Gerunggung Rp136,66 miliar untuk atasi keterisolasian 4 kampung di Kubar.

KUA-PPAS 2027 Batal Disepakati, Darlis:  Pemprov Jangan Seenaknya Ubah Agenda

KUA-PPAS 2027 Batal Disepakati, Darlis: Pemprov Jangan Seenaknya Ubah Agenda

Penandatanganan KUA-PPAS 2027 Kaltim ditunda. Darlis Pattalongi sebut paripurna tak pantas cuma dengar surat Sekprov Kaltim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer