Pemprov Kalsel Gandeng Untag Samarinda; Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Tridarma Perguruan Tinggi

KALTIMPOST.ID - Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Samarinda patut berbangga. Mereka menjadi satu-satunya wakil Kaltim yang dilibatkan oleh Pemprov Kalimantan Selatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027.

Kegiatan terlaksana di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Banjarbaru, Kalsel, Selasa (7/4). Bentuk keterlibatan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara kedua pihak. Untag Samarinda dipercaya jadi mitra strategis dalam memperkuat landasan ilmiah pembangunan Banua.

Baca Juga: Iran Berduka! Kepala Inteligen IRGC Majid Khademi Tewas Diserang AS-Israel

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin bersama Rektor Untag Samarinda Zuhdi Yahya. Turut hadir menyertai Zuhdi, yakni para wakil rektor, serta para dekan, yakni dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dekan Fakultas Teknik, dekan Fakultas Pertanian, dekan Fakultas Psikologi, LPPM Untag Samarinda.

“Untag Samarinda diharapkan bisa menyertai langkah Pemprov Kalsel dalam pembangunan daerah dengan semangat penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Seperti pembangunan daerah dan pelayanan publik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia,” ucap Zuhdi Yahya.

Baca Juga: Basuki Hadimuljono Pastikan Kompleks Istana Wapres Siap Operasional, Tunggu Kepindahan Gibran ke IKN

Senada dengan Zuhdi, Gubernur Kalsel H Muhidin berharap melalui kemitraan ini, Untag Samarinda berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Kegiatan ini secara resmi menghasilkan Berita Acara Musrenbang 2026 RKPD Kalimantan Selatan 2027 serta dokumen kerja sama formal dengan Untag Samarinda yang akan menjadi landasan kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat di masa depan. Hasil musyawarah ini menjadi acuan utama pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan sepanjang tahun 2027 mendatang. (adv/dwi)