Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanpa Kehadiran Dewan, ARKT Serahkan Pakta Integritas dan Desak Hak Angket DPRD Kaltim

B
Penulis: Bayu Rolles❯
TAGIH KOMITMEN: Perwakilan Aliansi Rakyat Kaltim saat menyerahkan dokumen pakta integritas yang diteken anggota DPRD pada aksi massa beberapa waktu lalu, Kamis (23/4/2026).
TAGIH KOMITMEN: Perwakilan Aliansi Rakyat Kaltim saat menyerahkan dokumen pakta integritas yang diteken anggota DPRD pada aksi massa beberapa waktu lalu, Kamis (23/4/2026).

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Perwakilan Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (ARKT) kembali mendatangi Gedung DPRD Kaltim, Kamis (23/4). Mereka membawa salinan pakta integritas yang sebelumnya diteken unsur pimpinan dan anggota dewan saat aksi 21 April lalu.

Dokumen itu diserahkan ke Sekretariat DPRD di Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda. Penyerahan itu ditujukan untuk mengingatkan jika para legislator pernah berjanji di hadapan massa untuk mengaktifkan fungsi pengawasan, termasuk mendorong penggunaan hak angket terhadap kebijakan gubernur dan wakil gubernur yang dinilai tidak berpihak ke rakyat serta terindikasi nepotisme.

Advertisement

Juru bicara ARKT, Bella Monica, menyebut langkah mereka ini untuk menagih komitmen para wakil rakyat. Namun, mereka tak berhasil menemui satu pun anggota dewan. Seluruh legislator disebut tengah berada di luar kota.

“Katanya mereka sudah berangkat ke Makassar sejak kemarin sore,” ujar Bella, Kamis (23/4) pagi.

Padahal, kata dia, ARKT telah menyampaikan pemberitahuan jauh-jauh hari bahwa mereka akan datang hari ini untuk menyerahkan dokumen sekaligus mengingatkan komitmen tersebut.

Advertisement

Meski tanpa kehadiran wakil rakyat, penyerahan tetap dilakukan. Pakta integritas itu akhirnya diterima melalui Bagian Umum DPRD Kaltim.

“Kami cari jalan agar tetap bisa menyerahkan. Sudah ada serah terima, tanda tangan, dan dokumentasi. Semua diterima dengan baik,” jelasnya.

Absennya anggota dewan, kata dia, bukan alasan mereka untuk mundur. Pakta integritas itu mereka posisikan sebagai pengikat moral DPRD Kaltim yang telah berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara serius.

Termasuk, mendorong penggunaan hak angket untuk mengaudit kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

“Jangan harap kami goyah hanya karena dipersulit. Tidak akan. Kami akan terus menekan agar pakta ini dijalankan, termasuk menuntut hak angket,” tegas Bella.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gelar Aksi di Kantor Gubernur, Aliansi Rakyat Kaltim Tagih Janji Pemerataan dan Evaluasi DBH

Gelar Aksi di Kantor Gubernur, Aliansi Rakyat Kaltim Tagih Janji Pemerataan dan Evaluasi DBH

Aliansi Rakyat Kaltim suarakan 15 tuntutan di Kantor Gubernur Kaltim. Soroti kelangkaan BBM, pemadaman listrik, & DBH.

PKB Balikpapan Tanggapi Desakan Hak Angket Ijazah Gibran

PKB Balikpapan Tanggapi Desakan Hak Angket Ijazah Gibran

PKB Balikpapan angkat bicara soal tuntutan hak angket ijazah Gibran. Michael Adams tegaskan pentingnya keterbukaan.

Bantah Hak Angket DPRD Kaltim Berakhir, Ananda Emira Moeis Tegaskan Sikap Fraksi PDIP Tetap Konsisten!

Bantah Hak Angket DPRD Kaltim Berakhir, Ananda Emira Moeis Tegaskan Sikap Fraksi PDIP Tetap Konsisten!

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis pastikan hak angket belum mati. Fraksi PDIP konsisten mengawal sembari menyoroti 54 temuan BPK pa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer