Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Daftar 6 SMA Baru di Kaltim yang Diusulkan Dibangun Pakai Dana Pusat, dari Berau hingga Sepaku

Eko Pralistio
Penulis: Eko Pralistio❯
Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin.

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Upaya mengurangi beban anggaran daerah mulai ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur. Salah satunya dengan menarik dana pusat untuk pembangunan sekolah baru.

Sedikitnya enam sekolah menengah atas (SMA) diusulkan agar pembangunannya dibiayai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Advertisement

Langkah ini dinilai krusial lantaran kebutuhan infrastruktur pendidikan di Benua Etam terus meningkat, sementara kemampuan APBD terbatas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengakui jika seluruh pembangunan dibebankan ke provinsi, anggaran yang dibutuhkan sangat besar.

"Kalau semuanya dari APBD, berat. Makanya kita dorong pusat ikut membiayai," ujarnya, Jumat (24/4/2026). Ia berharap tidak semua usulan harus dikabulkan. Namun, setidaknya sebagian bisa direalisasikan tahun ini.

Advertisement

"Mudah-mudahan dari enam itu, minimal empat bisa ditindaklanjuti pusat, sehingga bisa membantu anggaran kita," harapnya. Sinyal positif datang dari pemerintah pusat. Armin menyebut gubernur Kaltim telah memberi lampu hijau untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait. Bahkan, peluang pembangunan tahun ini terbuka lebar, asalkan persoalan administrasi lahan rampung.

"Yang paling penting status tanahnya clear. Itu syarat utama supaya pusat mau bangun," tegasnya. Adapun enam sekolah yang diusulkan tersebar di sejumlah daerah, yakni SMA 16 Berau, SMA 17 Berau, SMA 4 Tenggarong, SMA 3 Muara Kaman, SMA 8 Penajam Paser Utara, serta SMA Muhammadiyah Terpadu di Sepaku.

Respons pusat pun disebut cukup positif. Tim dari kementerian bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi. "Mereka sudah setuju secara prinsip, sekarang tinggal verifikasi lokasi," ungkap Armin.

Meski pembangunan fisik nantinya dibiayai pusat, tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti. Pemprov Kaltim tetap menanggung biaya operasional sekolah setelah berdiri. "Bangunannya dari pusat, tapi operasional tetap di kami," pungkasnya. (riz)

Advertisement
Editor : Muhammad Rizki
Sumber : Kaltim Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Belanja Pendidikan Kaltim 2027 Naik Jadi 27 Persen, DPRD Minta Program Diperjelas

Belanja Pendidikan Kaltim 2027 Naik Jadi 27 Persen, DPRD Minta Program Diperjelas

DPRD Kaltim bentuk Pansus Raperda MBLB dipimpin Akhmed Reza Pahlevi. Soroti izin 400 hari, IPR, & kebocoran PAD.

Bedah KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Sebut Anggaran Pendidikan Kaltim Capai Rp 3,2 Triliun

Bedah KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Sebut Anggaran Pendidikan Kaltim Capai Rp 3,2 Triliun

Banggar DPRD Kaltim beberkan anggaran pendidikan 2027 tembus Rp3,2 triliun (27 persen APBD). Termasuk gaji guru & sekolah.

APBD Kaltim Turun, Komisi IV DPRD Minta Anggaran Pendidikan 20 Persen Dijaga

APBD Kaltim Turun, Komisi IV DPRD Minta Anggaran Pendidikan 20 Persen Dijaga

Komisi IV DPRD Kaltim ingatkan Pemprov jaga komitmen 20 persen anggaran pendidikan meski APBD turun. Soroti gedung sekolah dan seragam.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer