Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kaltim Wacanakan Pansus Bedah Temuan BPK 2025

B
Penulis: Bayu Rolles❯
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. (Bayu/KP)
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. (Bayu/KP)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA -DPRD Kaltim tengah mempertimbangkan pembentukan pansus untuk membedah secara mendalam sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Pemprov Kaltim tahun anggaran 2025. 

Meski mengapresiasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih, kelebihan pembayaran beasiswa Gratispol senilai Rp 1,05 miliar hingga kekurangan volume proyek fisik Dinas PUPR-PERA yang mencapai miliaran rupiah jadi catatan krusial

Advertisement

Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyebut wacana membedah lebih jauh temuan BPK itu memang menjadi bahan diskusi di internal dewan yang mengerucut pada dua opsi. 

Pertama, menelaah tiap temuan di masing-masing Komisi sesuai bidangnya. Atau membentuk panitia khusus (pansus) yang secara spesifik menguliti hasil audit tersebut.

“Masih wacana. Masih didiskusikan,” ujarnya usai rapat paripurna penyampaian LHP BPK, Senin, 25 Mei 2026. Menurutnya, pembentukan pansus tak bisa diputuskan sepihak. Seluruh fraksi mesti duduk bersama lantaran setiap keputusan dewan bersifat kolektif kolegial. “Harus ada kesepakatan bersama. Enggak bisa diputuskan salah satu fraksi saja,” lanjutnya.

Advertisement

Meski mengapresiasi capaian WTP, Nurhadi mengingatkan predikat tersebut bukan sesuatu yang perlu dirayakan berlebihan. Baginya, WTP hanya menunjukkan laporan keuangan daerah telah disusun secara wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

“Predikat seperti ini juga diraih banyak daerah lain. Artinya Kaltim memang sudah berada di garis kewajaran dalam mengelola uang daerah,” katanya.

Sorotan Nurhadi salah satunya tertuju pada program Gratispol pendidikan yang tercatat mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp1,05 miliar. Temuan itu dinilai harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari daerah pemilihan Balikpapan itu mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Mulai dari sulitnya mengakses tautan pendaftaran hingga persoalan teknis lain yang membuat sebagian calon penerima kesulitan memperoleh layanan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Daftar Kampus Terkait Temuan Beasiswa Ganda Gratispol Kaltim Rp 1,05 M

Daftar Kampus Terkait Temuan Beasiswa Ganda Gratispol Kaltim Rp 1,05 M

BPK temukan kelebihan bayar Beasiswa Gratispol Kaltim Rp 1,05 miliar akibat data ganda. Cek daftar puluhan kampus yang terdampak di sini.

Tempat Biliar di Balikpapan Disisir DPRD demi Optimalisasi PAD

Tempat Biliar di Balikpapan Disisir DPRD demi Optimalisasi PAD

Komisi II DPRD Balikpapan sidak 39 tempat biliar untuk pastikan kepatuhan pajak daerah guna optimalkan PAD di tengah efisiensi anggaran.

Ranperda MBLB Kaltim Rampung Dibahas, Pansus Soroti Tambang Ilegal dan Perlindungan Warga

Ranperda MBLB Kaltim Rampung Dibahas, Pansus Soroti Tambang Ilegal dan Perlindungan Warga

Pansus DPRD Kaltim merampungkan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer