
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh mendesak seluruh perusahaan swasta di Benua Etam untuk mengalihkan orientasi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sekadar laporan administratif menjadi program riil yang berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah.
Melalui rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) CSR, legislatif menuntut adanya sinergi konkret antara pemerintah daerah, DPRD, dan korporasi agar alokasi tanggung jawab sosial tersebut selaras dengan peta kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus mengingatkan Pemprov Kaltim untuk serius mengeksekusi rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
“Program CSR jangan hanya menjadi kewajiban administratif perusahaan. Pemanfaatannya harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, beberapa waktu lalu. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta menjadi kunci agar dana CSR mampu mendukung pembangunan secara optimal. Terlebih, masih banyak kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.
Selain soal CSR, DPRD Kaltim juga mengingatkan pemerintah daerah agar serius menindaklanjuti rekomendasi legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2025. Abdulloh menegaskan rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian dari upaya memperbaiki arah pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta sangat penting untuk mempercepat kemajuan daerah,” tegasnya. DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. Pengawasan yang kuat dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




