Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Abdulloh Minta Dana CSR Perusahaan Selaras dengan Kebutuhan Warga Kaltim

B
Penulis: Bayu Rolles❯
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, saat memberikan keterangan terkait pengawasan infrastruktur jalan provinsi.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, saat memberikan keterangan terkait pengawasan infrastruktur jalan provinsi.

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh mendesak seluruh perusahaan swasta di Benua Etam untuk mengalihkan orientasi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sekadar laporan administratif menjadi program riil yang berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah.

Melalui rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) CSR, legislatif menuntut adanya sinergi konkret antara pemerintah daerah, DPRD, dan korporasi agar alokasi tanggung jawab sosial tersebut selaras dengan peta kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus mengingatkan Pemprov Kaltim untuk serius mengeksekusi rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

“Program CSR jangan hanya menjadi kewajiban administratif perusahaan. Pemanfaatannya harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, beberapa waktu lalu. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta menjadi kunci agar dana CSR mampu mendukung pembangunan secara optimal. Terlebih, masih banyak kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.

Advertisement

Selain soal CSR, DPRD Kaltim juga mengingatkan pemerintah daerah agar serius menindaklanjuti rekomendasi legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2025. Abdulloh menegaskan rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian dari upaya memperbaiki arah pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta sangat penting untuk mempercepat kemajuan daerah,” tegasnya. DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. Pengawasan yang kuat dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. (riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Disdikbud Kaltim Dituntut Benahi Keluhan Guru dan Sekolah

Disdikbud Kaltim Dituntut Benahi Keluhan Guru dan Sekolah

Komisi IV DPRD Kaltim desak Disdikbud segera benahi distribusi guru, insentif, dan kondisi fisik sekolah SMA/SMK demi standar pendidikan.

Tempat Biliar di Balikpapan Disisir DPRD demi Optimalisasi PAD

Tempat Biliar di Balikpapan Disisir DPRD demi Optimalisasi PAD

Komisi II DPRD Balikpapan sidak 39 tempat biliar untuk pastikan kepatuhan pajak daerah guna optimalkan PAD di tengah efisiensi anggaran.

Ranperda MBLB Kaltim Rampung Dibahas, Pansus Soroti Tambang Ilegal dan Perlindungan Warga

Ranperda MBLB Kaltim Rampung Dibahas, Pansus Soroti Tambang Ilegal dan Perlindungan Warga

Pansus DPRD Kaltim merampungkan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer