Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hanya 32 Anggota DPRD Hadiri, Sidang Paripurna Hak Angket Ditunda

B
Penulis: Bayu Rolles❯
Tangkapan layar sidang paripurna hak angket DPRD Kaltim, Rabu (10/6/2026). (IST)  
Tangkapan layar sidang paripurna hak angket DPRD Kaltim, Rabu (10/6/2026). (IST)    

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rencana DPRD Kaltim untuk membahas usulan hak angket terhadap sejumlah kebijakan Gubernur Kaltim dipastikan tertunda.

Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim yang digelar secara khusus pada Rabu pagi, 10 Juni 2026, gagal mengambil keputusan setelah jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat kuota forum (kuorum)

Advertisement

Paripurna yang berlangsung di Gedung D DPRD Kaltim lantai 6 itu menjadi forum penentu apakah usulan hak angket yang sudah diusulkan 22 anggota dewan di paripurna Mei lalu berlanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Namun hingga rapat dibuka sekitar pukul 10.00 Wita, jumlah anggota yang hadir hanya 31 orang.

Pimpinan sidang sempat melakukan dua kali skors dengan harapan jumlah peserta bertambah sehingga syarat kuorum terpenuhi. Tapi setelah dua kali penundaan sementara, jumlah anggota yang hadir hanya bertambah satu orang menjadi 32 anggota.

Advertisement

Dan angka itu masih belum memenuhi syarat minimal kuorum. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rapat tersebut harus dihadiri sedikitnya tiga per empat dari total anggota DPRD Kaltim atau sekurang-kurangnya 41 orang.

Empat unsur pimpinan DPRD yang memimpin jalannya rapat pun akhirnya menyimpulkan forum tidak dapat dilanjutkan.

Keputusan itu, menurut mereka, merujuk pada Tata Tertib (Tatib) DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 176 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4), serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang menjadi dasar penyusunan tatib dewan.

“Karena tidak memenuhi kuorum, maka rapat paripurna terkait pengusulan hak angket kita tunda dan dikembalikan ke Badan Musyawarah untuk dijadwalkan kembali,” kata Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Di penghujung rapat, sejumlah anggota dewan yang hadir menyampaikan interupsi dan mempertanyakan arah pembahasan hak angket yang hingga kini belum juga memasuki tahap pengambilan keputusan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggota DPRD Kaltim Sentil Pemerintah Pusat Soal DBH: Kembalikan, Ini Hak Rakyat Kalimantan Timur!

Anggota DPRD Kaltim Sentil Pemerintah Pusat Soal DBH: Kembalikan, Ini Hak Rakyat Kalimantan Timur!

APBD Kaltim 2027 dibayangi tekanan pendapatan, tingginya dolar AS, dan ketergantungan pada TKD dari pusat.

KUA-PPAS Kaltim 2026 Dibahas Maraton, Ada 36 Kegiatan Jadi Sorotan

KUA-PPAS Kaltim 2026 Dibahas Maraton, Ada 36 Kegiatan Jadi Sorotan

Keterlambatan dokumen membuat DPRD Kaltim mengejar batas waktu. Samsun juga menyoroti 36 kegiatan senilai Rp132 miliar.

KUA-PPAS Kaltim 2026 Disepakati, Banggar Sentil 36 Proyek Rp 132 Miliar Tanpa Detail Jelas

KUA-PPAS Kaltim 2026 Disepakati, Banggar Sentil 36 Proyek Rp 132 Miliar Tanpa Detail Jelas

Banggar DPRD Kaltim pertanyakan detail 36 proyek Rp132 miliar di KUA-PPAS 2026. Samsun sebut dewan disuruh buru-buru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer