KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Persoalan sulitnya mengakses situs pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 mulai menuai sorotan. Keluhan masyarakat terkait gangguan saat pendaftaran daring itu bahkan sudah sampai ke meja DPRD Kaltim.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, mengaku menerima banyak laporan dari calon peserta didik maupun orang tua yang kesulitan membuka sistem pendaftaran. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat penjelasan dari pihak penyelenggara.
Karena itu, Komisi IV berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk meminta keterangan langsung mengenai persoalan yang terjadi di lapangan. "Saya juga mendapat informasi dan keluhan dari masyarakat terkait kendala akses saat pendaftaran. Besok kami berencana bertemu langsung dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui persoalannya secara jelas," ujarnya, Senin, 22 Juni 2026.
Baca Juga: Server SPMB Macet Total Sejak Pagi, Posko SMAN 2 Samarinda Kebanjiran Aduan Orang Tua Murid
Menurut Baba, atensi utama mereka tertuju pada kesiapan infrastruktur teknologi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan SPMB. Terutama kapasitas server yang dipakai untuk menampung lonjakan akses yang berjalan bersamaaan.
"Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kondisi server yang digunakan. Bagaimana kapasitasnya untuk menampung akses yang dilakukan secara bersamaan begini," katanya. Tak hanya persoalan teknis, Komisi IV juga akan menyoroti durasi waktu pendaftaran yang dinilai cukup terbatas.
Baba khawatir, calon peserta didik yang terkendala mengakses sistem justru kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses penerimaan. "Kami juga ingin mengetahui apakah ada peluang atau kesempatan pada tahap berikutnya jika masih ada calon siswa yang belum sempat mendaftar karena waktu yang terbatas atau kendala teknis," lanjutnya.
Meski ada pihak yang mengaitkan persoalan ini dengan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru pada tahun-tahun sebelumnya, Baba menegaskan fokus DPRD saat ini adalah memastikan pelaksanaan SPMB 2026 berjalan optimal dan tidak merugikan masyarakat.
"Yang kami pastikan sekarang adalah mekanisme yang berjalan saat ini. Apakah sistem yang digunakan benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru," tegasnya mengakhiri. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
