Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Lombok Barat dan 18 Orang Lainnya Terjaring OTT KPK

A
Penulis: Ari Arief❯
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.(IST)
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.(IST)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID,JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/7). Dalam operasi senyap tersebut, tim kelembagaan antirasuah mengamankan total 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada tindakan tangkap tangan tersebut.

Advertisement

"KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan tersebut tim mengamankan sejumlah 19 orang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/7).

Dari belasan orang yang diamankan, tujuh di antaranya langsung diterbangkan ke Jakarta malam ini untuk menjalani pemeriksaan intensif di markas KPK. Sementara sisanya sempat menjalani pemeriksaan awal di Markas Komando (Mako) Brimob Lombok Barat.

"Yang kemudian 7 di antaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tambah Budi.

Advertisement

Budi membeberkan bahwa pihak-pihak yang diciduk berasal dari berbagai unsur, mulai dari jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat hingga pihak swasta. Bupati Lalu Ahmad Zaini sendiri ditangkap oleh tim penindak KPK di rumah dinasnya pada Senin pagi.

Sebelumnya, kabar mengenai operasi senyap ini juga telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Kendati demikian, pihak KPK belum merincikan secara detail identitas 18 orang lainnya yang ikut ditangkap mendampingi sang bupati.

Hingga berita ini diturunkan, status hukum dari pihak-pihak yang diamankan masih sebagai terperiksa. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dan mengumumkan kronologi lengkap perkara perkara tersebut kepada publik.(*)

Advertisement
Editor : Thomas Priyandoko
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Pembahasan KUA-PPAS Kaltim 2027: Sekdaprov Sri Wahyuni sebut TAPD tunggu kepastian TKD dari pusat dan tindak lanjuti catatan KPK

Disoroti KPK sebagai Anomali, Banggar DPRD Kaltim Pertimbangkan Tarik Usulan Pokir Lintas Dapil

Disoroti KPK sebagai Anomali, Banggar DPRD Kaltim Pertimbangkan Tarik Usulan Pokir Lintas Dapil

KPK soroti usulan pokir lintas dapil DPRD Kaltim dalam KUA-PPAS 2027. Banggar pimpinan Hasanuddin Mas'ud pertimbangkan tarik usulan ke dapil

Isu Mantan Penyidik KPK Ikut Terseret Sadap 3 Jenderal Polri, KPK Bereaksi Keras!

Isu Mantan Penyidik KPK Ikut Terseret Sadap 3 Jenderal Polri, KPK Bereaksi Keras!

Mantan penyidik KPK diduga terseret skandal penyadapan 3 jenderal Polri. Lembaga antirasuah langsung berikan respons tegas dan buka suara!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer