Eksploitasi Tambang Naik tapi DBH Malah Menyusut, DPRD Kaltim Pertanyakan Formula Bagi Hasil Pusat

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang digelontorkan pemerintah pusat kembali menuai sorotan. Bagi daerah penghasil seperti Kaltim, besaran dana yang kembali dinilai belum mencerminkan kontribusi besar daerah terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai skema pembagian fiskal saat ini masih menyisakan ketimpangan. Menurutnya, daerah harus menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam, mulai dari kerusakan lingkungan hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur, sementara dana yang kembali dari pusat justru terus menyusut.

Ironisnya, pemangkasan TKD terjadi ketika beban pembiayaan daerah semakin besar. Samsun mengungkapkan, alokasi transfer yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp14 triliun kini merosot hingga sekitar Rp7 triliun. "Hal itu jelas tidak ideal dan harus diperjuangkan," tegasnya.

Penurunan tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan. Aktivitas pertambangan dan sektor energi di Kaltim justru terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan tingkat produksi yang tetap tinggi, Samsun mempertanyakan mengapa Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah malah terus menurun.

Baginya, kondisi itu menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali formula pembagian DBH agar lebih ideal atas kontribusi daerah penghasil. "Ini artinya ada evaluasi sistem secara komprehensif yang wajib dilakukan pemerintah pusat terhadap besaran DBH Kaltim yang terus menyusut," ujarnya.

Menyusutnya transfer fiskal, lanjut Samsun, bukan sekadar persoalan angka dalam APBD. Dampaknya mulai dirasakan pada tertundanya berbagai program pembangunan, mulai dari peningkatan jalan, penyediaan sarana pendidikan, hingga fasilitas kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan terbentuknya konsorsium pemerintah daerah se-Kaltim yang melibatkan para bupati, wali kota, serta ketua DPRD kabupaten/kota. Menurutnya, perjuangan bersama akan memiliki daya tawar yang lebih kuat dibandingkan langkah yang dilakukan secara sporadis.

"Diplomasi bersama akan jauh lebih efektif daripada membiarkan masyarakat menyampaikan aspirasi langsung ke Istana Negara. Kami siap menjadi representasi masyarakat Kaltim untuk memperjuangkan keadilan fiskal di pemerintah pusat," pungkasnya. (riz)