Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kaltim Ingatkan Risiko SiLPA Tinggi, Serapan Anggaran PUPR dan Dishub Masih Lambat

B
Penulis: Bayu Rolles❯
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Ahkmed Reza Pahlevi. (Bayu/KP)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Ahkmed Reza Pahlevi. (Bayu/KP)

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di tahun berjalan mulai ditakar Komisi III DPRD Kaltim, Senin, 27 Juli 2026.  Lewat rapat kerja, komisi yang membidangi pembangunan daerah  itu ingin melihat sejauh mana capaian kinerja empat instansi, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim di tengah tekanan fiskal yang bergulir saat ini. 

Tak hanya memeriksa realisasi anggaran di tahun berjalan, hasil rapat itu juga pijakan dewan untuk memetakan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.  "Di tahun berjalan, saat ini serapan anggaran di PUPR dan Dishub masih rendah. Belum menyentuh 50 persen," ucapnya usai rapat.

Hal itu otomatis jadi atensi Komisi III, mengingat realisasi anggaran berupa hasil pembangunan di dua OPD teknis itu terbilang dapat dirasakan langsung masyarakat  Lambannya realisasi, lanjut dia, tak bisa dilihat hanya dari sisi administrasi semata.

Dampak keterlambatan itu punya efek domino. Bisa berdampak pada tertundanya infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, tersendatnya pelayanan publik, sampai peluang meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). "Efeknya berganda, sementara masyarakat perlu pembangunan yang nyata," sebutnya.

Untuk PUPR-PERA, Komisi III meminta agar pembangunan jalan provinsi, pengelolaan sumber daya air, dan penataan sistem drainase menjadi fokus penyelesaian di bulan tersisa.
Sementara untuk sektor perhubungan, diharapkan bisa fokus pada pemenuhan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) serta marka jalan di ruas-ruas jalan provinsi.

Advertisement

Di sisi lain, dewan juga melihat sektor perhubungan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Karena itu, Dishub didorong mengoptimalkan potensi retribusi agar mampu menambah penerimaan daerah," katanya.

Evaluasi turut menyentuh sektor pertambangan yang ada di Dinas ESDM. Komisi III menilai tata kelola perizinan galian C masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama karena proses penerbitan izin yang disebut dapat memakan waktu hingga 400 hari.

Menurut Politikus Gerindra itu, lamanya proses tersebut berpotensi menghambat investasi sekaligus mengurangi peluang daerah memperoleh pendapatan. Karena itu, Komisi III telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar mekanisme perizinan di daerah dapat terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik pemerintah pusat.

"Kita tidak boleh hanya bergantung pada batubara, tetapi juga potensi galian C yang difokuskan untuk provinsi. Jangan sampai ada kecolongan PAD lagi. Masalah tata kelola, penataan, jaminan reklamasi, hingga penyesuaian tarif harus benar-benar diperhatikan," jelasnya
Menghadapi kemungkinan penyesuaian postur APBD Kaltim akibat efisiensi anggaran, Komisi III meminta pemprov tetap berpijak pada skala prioritas. Program strategis daerah maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat dinilai tetap harus mendapat ruang dalam perencanaan anggaran.

"Meski anggaran terbatas akibat efisiensi, kita berharap kebutuhan mendasar masyarakat diprioritaskan dan mesti diselesaikan," katanya mengakhiri. (riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wakil Wali Kota Balikpapan Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Raih Opini WTP dan SiLPA Rp 479 Miliar

Wakil Wali Kota Balikpapan Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Raih Opini WTP dan SiLPA Rp 479 Miliar

Pemkot Balikpapan kembali meraih opini WTP dari BPK. SiLPA APBD 2025 sebesar Rp 479 miliar diluncurkan ke 2026.

Kritik Keras APBD Kaltim 2025: Fraksi Gerindra Soroti Silpa Rp 961 Miliar dan Tren Kemerosotan PAD

Kritik Keras APBD Kaltim 2025: Fraksi Gerindra Soroti Silpa Rp 961 Miliar dan Tren Kemerosotan PAD

Juru Bicara Gerindra Afif Rayhan Harun soroti Silpa Kaltim 2025 senilai Rp 961 Miliar, penurunan PAD, & temuan ganda Beasiswa Gratispol.

Tempat Biliar di Balikpapan Disisir DPRD demi Optimalisasi PAD

Tempat Biliar di Balikpapan Disisir DPRD demi Optimalisasi PAD

Komisi II DPRD Balikpapan sidak 39 tempat biliar untuk pastikan kepatuhan pajak daerah guna optimalkan PAD di tengah efisiensi anggaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer