Tagih Hak Dapur MBG hingga Rp 3,5 Miliar, Perkumpulan Mitra Datangi Kantor BGN
KALTIMPOST.ID – Ketidakjelasan penyelesaian persoalan yang dihadapi mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memicu protes. Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (PERMIT BGN) bersama sejumlah perwakilan mitra dari berbagai daerah mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (27/7), untuk meminta kepastian penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.
Ketua Umum PERMIT BGN dr. Sterren Silalahi Samberi mengatakan, kedatangan mereka bukan untuk menyampaikan tuntutan baru, melainkan menanyakan kepastian jadwal audiensi yang sebelumnya telah diajukan kepada BGN.
"Kami hanya mengantarkan surat dan menanyakan kepastian audiensi pertama yang sudah kami ajukan sejak Kamis lalu," ujarnya. Menurut Sterren, rombongan telah menunggu hingga sore hari. Namun, pertemuan tidak terlaksana karena kepala BGN telah meninggalkan kantor.
Meski demikian, pihaknya berharap BGN bersedia membuka ruang dialog karena mereka membawa sejumlah masukan berdasarkan pengalaman menjalankan dapur MBG. Sterren mengaku telah mengelola dapur MBG sejak 6 Januari 2025. Pengalaman tersebut, kata dia, membuat pihaknya memahami berbagai persoalan teknis di lapangan, mulai dari operasional dapur hingga penanganan jika terjadi dugaan keracunan makanan.
"Kami datang membawa solusi. Kalau ada persoalan, kami punya pengalaman untuk memberikan masukan mengenai skema penyelesaiannya," katanya. Ia menilai persoalan tata kelola dan operasional MBG tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, PERMIT BGN meminta BGN segera memberikan kepastian kepada para mitra yang hingga kini masih menunggu penyelesaian berbagai persoalan.
Keluhan juga disampaikan Maskur, pemilik toko bangunan asal Kabupaten Paser, Kaltim. Ia mengaku datang langsung ke Jakarta karena pembayaran pembangunan dapur MBG di daerahnya belum juga diselesaikan.
Maskur mengatakan pembangunan dapur MBG di Paser telah rampung 100 persen dengan nilai proyek sekitar Rp 3,5 miliar. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, ia mengaku harus berutang karena pembayaran dari yayasan mitra belum diterima.
"Kami meminta kejelasan dan ketegasan dari BGN. Pembangunan dapur MBG di Paser sudah selesai, tetapi sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban dari pihak yayasan," ujarnya. Menurut Maskur, masyarakat di daerah tidak semestinya menanggung dampak buruk akibat lemahnya koordinasi antara BGN, yayasan, dan mitra pelaksana. Karena itu, ia meminta BGN turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut serta memberikan kepastian atas hak-hak para penyedia jasa maupun material. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
