Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD Kaltim Terlambat Disalurkan Pusat, DPRD Ingatkan Dampaknya ke Pelayanan Publik

B
Penulis: Bayu Rolles❯
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan. (Ist)
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan. (Ist)

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Tersendatnya penyaluran transfer ke daerah (TKD) berimbas pada menyempitnya ruang gerak pemerintah dalam mendorong pembangunan di daerah. Masalah kian pelik lantaran banyak kabupaten/kota yang menggantungkan postur fiskalnya pada uang dari pusat itu. 

Menipisnya keuangan daerah yang berefek domino ke program pembangunan hingga pelayanan publik terus jadi atensi para penghuni Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim.

Agusriansyah Ridwan misalnya. Legislator yang mewakili Bontang, Kutai Timur, dan Berau itu, menilai skema transfer, terutama dana bagi hasil, selama ini jadi salah satu penopang utama keuangan daerah yang justru punya sumber daya alam yang melimpah 

Advertisement

“Masalah ini sudah sering kami dengar. Kami berharap Pemerintah Pusat dapat menyalurkan dana TKD secara tepat waktu dan tepat sasaran ke daerah,” ujarnya saat ditemui belum lama ini.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pemerintah kabupaten/kota di Kaltim tak bisa berjalan sendiri-sendiri menghadapi persoalan tersebut. Konsolidasi antardaerah perlu diperkuat untuk memperjuangkan dana yang belum tersalurkan.

Advertisement

Namun tuntutan itu, menurutnya, harus disertai data. Daerah perlu menyiapkan kajian yang utuh mengenai dampak kurang salur TKD terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Dengan begitu, daerah punya pijakan yang lebih kuat ketika berhadapan dengan pemerintah pusat.

“Isu ini jangan dianggap remeh oleh pusat. Sebagian besar daerah di Kaltim sangat mengandalkan sektor SDA. Data dan kajian yang komprehensif menjadi alasan kuat untuk menunjukkan bagaimana pemangkasan atau keterlambatan dana ini memukul pelayanan publik,” tegasnya.

Di lapangan, kata Agusriansyah, dampaknya bisa terlihat ketika program-program strategis mulai kehilangan ruang untuk bergerak. Pemangkasan TKD dapat berujung pada kebuntuan pembiayaan, terutama bagi daerah yang struktur pendapatannya belum cukup kuat untuk menutup kebutuhan belanja secara mandiri.

Di saat yang sama, daerah juga dituntut untuk tidak terus bergantung pada transfer pusat. Pusat juga mendorong daerah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari skema pembiayaan kreatif atau creative financing.

Agusriansyah tidak menampik kebutuhan tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah di Kaltim telah mencoba berbagai cara untuk memperbesar PAD. Mulai dari mengoptimalkan pajak alat berat hingga membenahi retribusi di sektor pertambangan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

RAPBD Balikpapan 2027 Defisit Rp 566 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin yang Capai 76,86 Persen

RAPBD Balikpapan 2027 Defisit Rp 566 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin yang Capai 76,86 Persen

RAPBD Balikpapan 2027 dirancang defisit Rp 566,16 miliar. DPRD soroti dominasi belanja operasi 76,86 persen dan turunnya transfer pusat.

Anggaran Kaltim Defisit, Bantuan Keuangan untuk Balikpapan Distop

Anggaran Kaltim Defisit, Bantuan Keuangan untuk Balikpapan Distop

Banggar DPRD Kaltim tegaskan peniadaan bankeu pokir di 2026-2027 karena defisit anggaran, prioritaskan belanja langsung daerah dan PAD.

APBD Mahulu 2027 Defisit Rp213,19 Miliar, Ditutup SiLPA 2026

APBD Mahulu 2027 Defisit Rp213,19 Miliar, Ditutup SiLPA 2026

Rancangan APBD Mahulu 2027 mencatat defisit Rp213,19 miliar yang direncanakan ditutup dari SiLPA 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer