Gratispol Perguruan Tinggi Masih Hadapi Sejumlah Kendala, DPRD Kaltim Minta Koordinasi Diperkuat

KALTIMPOST.ID-Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengingatkan sejumlah persoalan dalam implementasi program Gratispol, khususnya bantuan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi mulai jenjang S-1 sampai S-3.

Menurutnya, persoalan pada tahap awal pelaksanaan program salah satunya berkaitan dengan sosialisasi.

Dia menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme dan proses pengajuan bantuan tersebut.

“Pada awal-awal implementasi kebijakan ini, titik persoalannya ada di beberapa hal, misalnya sosialisasi. Masyarakat masih banyak yang belum memahami prosesnya,” ujarnya, Kamis (13/8).

Baca Juga: Pengamat Unmul Nilai Seragam Gratis Relevan tapi Harus Prioritaskan Murid yang Membutuhkan

Ia menyoroti penggunaan media informasi yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. 

Selain itu, koordinasi antara perguruan tinggi dengan Pemprov Kaltim pada tahap awal pelaksanaan program dinilai masih perlu diperkuat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian, kata Agus, adalah validitas dan pemutakhiran data penerima manfaat.

“Persoalan data ini juga terus dilakukan pengembangan. Awalnya menggunakan KTP, kemudian bergeser menggunakan KK. Persoalan ini pelan-pelan mulai terurai,” katanya.

Politikus PKS itu selanjutnya menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov Kaltim dan perguruan tinggi terkait besaran uang kuliah tunggal (UKT).

Hal itu diperlukan, agar anggaran yang disiapkan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan di masing-masing perguruan tinggi.