Gratispol Kesehatan Kaltim Perlu Dievaluasi, Mutu Layanan dan Sinkronisasi Data BPJS Dapat Perhatian

KALTIMPOST.ID-Pelaksanaan program Gratispol sektor kesehatan di Kaltim dinilai perlu diiringi penguatan kualitas pelayanan dan integrasi data kepesertaan.

Tingginya cakupan jaminan kesehatan dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila akses dan mutu pelayanan masih menghadapi persoalan.

Pengamat kesehatan masyarakat Universitas Mulawarman (Unmul) Sumarni mengatakan, Gratispol merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Program tersebut dapat mengurangi kekhawatiran warga terhadap biaya ketika membutuhkan pelayanan medis.

Namun, menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada persentase kepesertaan. Kualitas pelayanan yang diterima masyarakat juga perlu menjadi indikator utama.

“Yang patut kita soroti bersama adalah kendali mutunya, bagaimana good corporate dan good coverage benar-benar dijalankan,” kata Sumarni, Sabtu (15/8).

Penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama juga dinilai penting. Sumarni mendorong puskesmas semakin diperkuat sebagai garda terdepan dengan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif.

Edukasi kesehatan kepada masyarakat, menurutnya, perlu diperluas agar jaminan pembiayaan melalui Gratispol maupun BPJS Kesehatan tidak hanya dimanfaatkan ketika warga sudah sakit.

“Kalau boleh, layanan yang di-cover melalui program pemerintah Gratispol ataupun BPJS itu hanya sebagai pintu belakang, artinya sebagai pilihan akhir. Bagaimana kita semua berkolaborasi untuk memperkuat kendali mutu dan transparansi biaya,” ujarnya.

Tantangan lainnya adalah ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Sumarni menyebut Kaltim masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan, salah satunya dokter spesialis.