Ancaman 200 Titik Api, Pemprov Kaltim Bakal Cabut Izin Perusahaan Sengaja Bakar Lahan
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang sengaja membakar lahan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Seno menjelaskan, menurut keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kondisi cuaca di Kaltim masih terpantau terik dan panas hingga akhir Agustus. Sementara laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, hampir 200 titik api masih terpantau di sejumlah wilayah.
“Jangan sekali-sekali membakar lahan dengan sengaja, apalagi kondisi cuaca masih seperti saat ini,” kata Seno, seusai rapat koordinasi di Kegubernuran Kaltim, Senin (24/8).
Baca Juga: Api Makin Membesar, Air Makin Langka! Cerita Petugas Karhutla Kaltim Berburu Air 5 Kilometer
Menurutnya, penindakan juga sudah dilakukan terhadap sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan pembakaran lahan. Laporan yang masuk telah ditindaklanjuti Polda Kaltim dan beberapa kasus disebut sudah masuk proses hukum.
Seno menilai langkah tersebut penting untuk memberikan efek jera. Sebab, pembakaran lahan secara sengaja dapat memperparah kondisi karhutla yang saat ini masih terjadi.
“Bahkan kita ketahui masyarakat yang sengaja membakar pun banyak. Kami sampaikan kepada Polda untuk segera ditindaklanjuti dan sudah ada beberapa yang terproses dan terpidana,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah langkah tegas tersebut juga berlaku bagi perusahaan, Seno memastikan perusahaan tidak akan mendapatkan perlakuan berbeda. “Apalagi masyarakat saja tegas, apalagi perusahaan. Kita akan segera tutup izinnya apabila kita melihat dengan sengaja mereka membakar lagi,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Kaltim masih menetapkan status siaga bencana, belum meningkat menjadi siaga darurat. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) masih melakukan pemadaman di sejumlah titik.
Seno menyebut kondisi karhutla masih terkendali meski titik api terus bermunculan. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi jika kondisi semakin memburuk. “Kita masih terkondisi dan tidak dalam situasi yang darurat,” katanya.
Untuk penanganan saat ini, Pemprov Kaltim masih menggunakan anggaran rutin BPBD serta dukungan anggaran dari TNI dan Polri. Belum ada anggaran khusus untuk penanganan bencana. "Jika status bencana meningkat, Pemprov Kaltim akan mempertimbangkan perubahan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," pungkasnya. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
