Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK, Diusulkan 5 Tahun dan Bisa Diperpanjang Sekali, Ini Alasannya
KALTIMPOST.ID, JAKARTA- Aturan mengenai masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali menjadi perhatian. Dua warga negara mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri.
Dalam permohonan perkara Nomor 315/PUU-XXIV/2026, pemohon meminta MK menetapkan batas masa jabatan Kapolri secara lebih tegas.
Usulan yang diajukan adalah masa jabatan Kapolri selama lima tahun dan dapat diperpanjang maksimal satu kali. Perpanjangan tersebut diharapkan tidak dilakukan secara otomatis, melainkan berdasarkan penilaian kinerja yang terukur dan terbuka.
Pemohon juga mengusulkan adanya keterlibatan DPR dalam proses perpanjangan masa jabatan tersebut.
Gugatan diajukan oleh Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao. Keduanya menguji ketentuan Pasal 11 Ayat (2) beserta penjelasannya dalam UU Polri terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Soroti Kepastian Masa Jabatan
Menurut para pemohon, aturan yang berlaku saat ini belum memberikan batas periodisasi jabatan Kapolri secara jelas. Ketentuan tersebut dinilai lebih menekankan batas usia pensiun sehingga waktu berakhirnya masa jabatan Kapolri tidak memiliki batas periode yang tegas.
Kondisi tersebut, menurut pemohon, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan jabatan sekaligus membuka ruang subjektivitas dalam keputusan politik.
Karena itu, mereka meminta adanya aturan yang lebih terukur mengenai kapan masa jabatan Kapolri dimulai, berakhir, serta kemungkinan diperpanjang.
Pemohon juga menilai mekanisme pemberhentian Kapolri karena masa jabatan berakhir perlu memiliki dasar yang lebih jelas agar tidak menimbulkan tafsir berbeda.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
