DPRD Kaltim Dukung CDOB Benua Raya, Ekti Imanuel Minta Naskah Akademik Diperkuat
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Dukungan politik atas wacana pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Benua Raya mulai terbuka. DPRD Kaltim secara prinsip menyatakan siap mengawal usulan pemekaran tujuh kecamatan di Kutai Barat (Kubar) tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan dukungan itu diberikan setelah Panitia CDOB Benua Raya mengantongi dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD Kutai Barat selaku kabupaten induk. Hal tersebut disampaikan Ekti seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panitia CDOB Benua Raya, Senin, 31 Agustus 2026.
Meski begitu, dukungan tersebut bukan berarti seluruh tahapan pemekaran bisa dilalui begitu saja. DPRD Kaltim meminta panitia memperkuat naskah akademik sebagai dasar untuk mengukur kelayakan daerah yang diusulkan.
Kajian itu, kata Ekti, harus mampu menggambarkan kondisi wilayah secara utuh. Mulai dari aspek administrasi dan bentuk wilayah, potensi pertumbuhan ekonomi, kesiapan infrastruktur, hingga kemampuan daerah menopang pemerintahan baru.
“Secara prinsip DPRD mendukung, tapi kami perlu ingatkan agar kajian dalam naskah akademik pemekaran benar-benar komprehensif,” katanya. Persoalan ketimpangan pembangunan menjadi salah satu alasan utama munculnya usulan CDOB Benua Raya. Politikus Gerindra itu menilai alasan tersebut cukup bisa dipahami mengingat Kutai Barat memiliki wilayah yang luas dengan 16 kecamatan.
Dari 16 kecamatan itu, tujuh di antaranya direncanakan menjadi bagian dari CDOB Benua Raya. Yakni Muara Lawa, Bentian Besar, Siluq Ngurai, Muara Pahu, Penyinggahan, Jempang, dan Bongan. Gabungan tujuh kecamatan tersebut memiliki luas sekitar 7.700 kilometer persegi dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 53 ribu jiwa.
Namun, pemekaran tidak hanya berkutat pada persoalan luas wilayah maupun jumlah penduduk. Ada konsekuensi baru yang harus dihitung sejak awal, terutama ketika daerah harus berdiri dengan kemampuan fiskalnya sendiri.
Di tengah tekanan fiskal yang kini dirasakan hampir seluruh daerah, Ekti memilih tidak berspekulasi terlalu jauh mengenai peluang realisasi CDOB Benua Raya. Menurutnya, proses utama masih berada di tangan Kubar sebagai kabupaten induk.
Sementara DPRD Kaltim, kata dia, berada pada posisi mendukung sekaligus mengawal agar seluruh persyaratan pemekaran dapat dipenuhi. Karena itu, penguatan naskah akademik dinilai krusial. Dokumen tersebut bukan hanya kelengkapan administratif, tapi juga jadi jawaban bagaimana daerah baru itu berjalan setelah dimekarkan.
“Kajian di naskah akademik itu banyak dan tebal sekali. Makanya kami minta diperkuat dan komprehensif. Salah satunya soal bagaimana sumber PAD hingga kebutuhan ASN-nya,” tutup legislator yang mewakili Kubar dan Mahulu di parlemen provinsi itu. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
