LAPSUS: Jangan Hanya Atur Antrean Pertalite di SPBU tapi Temukan Penyebab dan Benahi Distribusinya
KALTIMPOST.ID-Persoalan antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan pertalite di sejumlah wilayah di Kaltim dinilai tidak cukup diselesaikan dengan pengaturan jam pengisian maupun sekadar mengurai antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menilai persoalan tersebut harus dinaikkan menjadi isu tata kelola dan dibedah berdasarkan data.
Sejumlah faktor perlu diuji untuk mengetahui penyebab antrean, mulai dari kecukupan kuota, distribusi dan pasokan ke SPBU, jumlah serta kapasitas pelayanan SPBU, disparitas harga pertalite-pertamax, hingga kemungkinan pengetapan atau penyalahgunaan BBM subsidi.
“Antrean BBM sudah harus dinaikkan menjadi persoalan tata kelola. Kita perlu menemukan penyebabnya berdasarkan data,” ujar Firnadi, Sabtu (5/9).
Menurut dia, persoalan kuota menjadi salah satu indikasi yang perlu mendapat perhatian. Di Balikpapan, misalnya, usulan keperluan pertalite tahun 2026 mencapai sekitar 177 ribu kiloliter (KL). Namun, kuota yang disetujui hanya sekitar 52 ribu KL.
Selisih tersebut, kata Firnadi, perlu menjadi pintu masuk untuk melihat apakah kondisi serupa terjadi di kabupaten dan kota lain di Kaltim.
“Angka ini harus menjadi pintu masuk untuk melihat apakah kondisi serupa juga terjadi di kabupaten/kota lain di Kaltim,” katanya.
Selain kuota, disparitas harga pertalite dan pertamax juga perlu masuk dalam evaluasi. Ketika selisih harga semakin lebar, konsumen memiliki insentif ekonomi untuk memilih pertalite.
Jika pergeseran tersebut terjadi dalam jumlah besar, tekanan terhadap kuota BBM bersubsidi ikut meningkat.
Karena itu, formula penetapan kebutuhan BBM dinilai harus mampu membaca perubahan perilaku konsumen dan kondisi aktual di lapangan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
