Jangan Cuma Menuntut TPP Tinggi! DPRD Kaltim Minta Pengawasan Ketat ASN yang Kerja WFA

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemprov Kaltim kembali jadi sorotan. Insentif yang ditujukan untuk menjaga kesejahteraan aparatur itu disebut mesti berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai keberadaan TPP seharusnya jadi suplemen untuk para ASN untuk menjaga, bahkan meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat.

Menurut dia, selama belum ada pengurangan terhadap insentif tersebut, tidak ada alasan bagi kualitas pelayanan untuk menurun. “Harus bisa tetap terjaga kualitas pelayanan. Tidak ada alasan lagi harusnya dengan tidak adanya pengurangan sejauh ini,” kata Salehuddin, Senin, 7 September 2026.

Baca Juga: BPBD Kutim Temukan Karhutla Berulang di Lokasi Sama, Ada Unsur Kesengajaan

Perhatian itu juga berkaitan dengan penerapan skema work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja yang diberlakukan setiap Jumat. Fleksibilitas kerja itu, kata dia, tidak boleh jadi celah yang justru mengganggu pelayanan publik. 

Karena itu, Pemprov Kaltim didorong untuk menyiapkan standar pengawasan yang tegas. Bisa dengan penerapan penghargaan dan hukuman yang jelas sehingga kinerja ASN tetap dapat diukur dan dikontrol.

“Jangan sampai fleksibilitas dari WFA malah mengganggu pelayanan. Sementara insentif untuk kesejahteraan ASN sudah dijamin. Makanya perlu ada sistem rewards and punishment," tuturnya mengakhiri. (riz)