Sumbang Pendapatan Melimpah tapi Jalan Rusak Parah, DPR Sentil Pusat yang Anaktirikan Kaltim

KALTIMPOST.ID - Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor infrastruktur dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan sosial, terutama bagi daerah penyumbang devisa besar di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan Timur.

Sorotan tajam tersebut diutarakan langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Ia menilai ketimpangan pengucuran anggaran masih terus berulang, di mana daerah berkocek tebal justru kembali memperoleh kucuran APBN dalam jumlah dominan.

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, ketimpangan sangat mencolok jika membandingkan daerah di Pulau Jawa dengan wilayah luar Jawa seperti Kalimantan dan Riau. Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki ruang fiskal daerah yang terbatas meski memberikan sumbangsih luar biasa bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Water Bombing Disiagakan, Karhutla Samarinda Capai 275,21 Hektare

"Di Pulau Jawa ini, rata-rata APBD-nya sudah besar, ditambah lagi APBN-nya juga besar. Kalimantan itu APBD-nya kecil-kecil, tetapi porsi APBN yang masuk ke sana juga terbatas," tutur Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (7/9/2026) dikutip dari laman resmi DPR RI.

Lasarus secara khusus menyinggung perlakuan fiskal terhadap Kalimantan Timur. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar, namun alokasi anggaran pembangunan jalan maupun sumber daya air yang diterima justru relatif sangat minim.

"Kalimantan Timur, misalnya, adalah salah satu provinsi yang memberi kontribusi fiskal besar, tetapi anggaran Bina Marga maupun SDA-nya termasuk yang terkecil. Di sini rasa keadilannya tidak dapat," tegasnya di hadapan jajaran Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, hingga Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Ketimpangan Nyata Antara Pusat dan Daerah

Untuk mempertegas ketimpangan itu, Lasarus membandingkan kondisi DKI Jakarta dengan Kalimantan Barat. DKI Jakarta memiliki APBD menembus Rp90 triliun, namun masih menyedot alokasi APBN sektor Sumber Daya Air dalam porsi yang lebih besar dibanding Kalbar.

Padahal, Kalimantan Barat hanya memiliki kemampuan APBD di bawah Rp7 triliun dengan bentang wilayah mencapai sepertiga Pulau Jawa. Kondisi ini diperparah oleh pola perputaran ekonomi korporasi yang belum berpihak penuh pada daerah penghasil.

"Perusahaan-perusahaan besar beroperasi di daerah, tetapi kantor pusat dan pembayaran pajaknya di Jakarta. Daerah semakin tertekan jika pola pengalokasian anggaran terus seperti ini," ungkap Lasarus.