Bukan Asal Terima Dana, KPK Ingatkan Risiko Penyimpangan PI Migas di Kaltim
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memetakan potensi kerawanan dan risiko korupsi dalam pengelolaan hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen pada sektor minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Langkah pencegahan ini ditempuh melalui koordinasi intensif bersama jajaran Pemprov Kaltim, badan usaha milik daerah (BUMD), hingga para operator migas terkait.
Baca Juga: Tingkatkan Transparansi DBH-DR, Pemkab Kubar Gelar Workshop SIKD Se-Kaltim
KPK menilai aliran dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam bernilai jumbo tersebut menuntut transparansi tata kelola yang ketat sejak tahap penawaran awal hingga pembagian dividen.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Pencegahan Wilayah IV.1 KPK, Andy Purwana mengatakan, bahwa kehadiran tim antirasuah ke Kaltim difokuskan pada penguatan sistem pencegahan.
"Konteksnya apa? Karena ini pencegahan korupsi, artinya kami harus tahu proses bisnisnya, kemudian risiko korupsinya di mana saja, lalu tata kelolanya seperti apa. Kalau perlu perbaikan, perbaikannya seperti apa," ujar Andy, Selasa (22/9).
Menurutnya, pemetaan ini diawali dengan menyerap masukan langsung dari pemangku kepentingan di daerah sebelum KPK melanjutkan koordinasi lanjutan di tingkat pusat.
"Agenda kami di Kaltim berdiskusi dengan teman-teman provinsi untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya di Jakarta kami juga akan berbicara dengan kementerian terkait dan para operator migas," tuturnya.
Menanggapi pengawasan pengelolaan PI di wilayah kerja migas seperti Blok Mahakam dan Blok Sanga-Sanga, Andy menjelaskan, instrumen pengawasan internal pada dasarnya telah tersedia.
"Sebenarnya terkait pengawasan itu sudah ada aturannya masing-masing. Di Perusda ada dewan komisaris yang mengawasi, kemudian laporan keuangannya juga wajib diaudit oleh kantor akuntan publik independen," kata Andy.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
