Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disemprit KPK Soal Penganggaran, DPRD Kaltim Minta Format Usulan Masyarakat Dibenahi

B
Penulis: Bayu Rolles❯
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Tata kelola perencanaan dan penganggaran keuangan daerah mendapat evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sejumlah catatan diberikan untuk jadi bahan pembenahan sebelum penganggaran berikutnya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyubut masukan KPK itu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengevaluasi seluruh proses penyelenggara pemerintahan daerah. Tak hanya terfokus pada penyusunan anggaran semata. 

“Penyampaian dari KPK itu jelas masukan dan evaluasi yang mendasar dalam tata kelola, mulai dari perencanaan hingga proses penganggaran dan bahkan pelaksanaan,” katanya Kamis, 24 September 2026. 

Dari hasil monitoring dan evaluasi KPK, didapati sejumlah anomali dalam proses perencanaan hingga penganggaran. Dan temuan-temuan itu diberikan masukan untuk disesuaikan dengan aturan di tahapan berikutnya. 

“Tadi ada beberapa anomali yang mereka tangkap dan mereka sarankan untuk diperbaiki, terutama dalam penganggaran yang akan datang,” ujarnya.

Advertisement

Salah satu poin yang jadi perhatian soal mekanisme penyampaian usulan masyarakat. Firnadi menyebut, DPRD perlu mendorong agar setiap proposal memiliki dasar dan format yang jelas. Dengan begitu usulan-usulan itu dapat ditempatkan sesuai tahapan perencanaan dan penganggaran.

“Proposalnya harus baku. Jelas permasalahannya, jelas waktu penyampaiannya, dan juga harus memenuhi kriteria yang diatur dalam proses atau tahapan penganggaran,” jelasnya singkat. (riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Disoroti KPK sebagai Anomali, Banggar DPRD Kaltim Pertimbangkan Tarik Usulan Pokir Lintas Dapil

Disoroti KPK sebagai Anomali, Banggar DPRD Kaltim Pertimbangkan Tarik Usulan Pokir Lintas Dapil

KPK soroti usulan pokir lintas dapil DPRD Kaltim dalam KUA-PPAS 2027. Banggar pimpinan Hasanuddin Mas'ud pertimbangkan tarik usulan ke dapil

Pokir Dewan untuk Pertanian Dihapus! Seluruh Dana Cetak Sawah di Kaltim Kini Dikendalikan Pusat

Pokir Dewan untuk Pertanian Dihapus! Seluruh Dana Cetak Sawah di Kaltim Kini Dikendalikan Pusat

Konsekuensi UU 23/2014, bantuan sarpras pertanian & cetak sawah di Kaltim ditarik penuh ke pusat. Proyek pokir DPRD dipastikan hilang, pemda

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Pembahasan KUA-PPAS Kaltim 2027: Sekdaprov Sri Wahyuni sebut TAPD tunggu kepastian TKD dari pusat dan tindak lanjuti catatan KPK

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer