Polemik Batas Usia Dirut PT MMP, Komut Nyatakan Siap Hadapi Gugatan di PTUN
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Manajemen PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim buka suara menyikapi polemik batas usia calon direksi yang belakangan menjadi sorotan publik dan kelompok masyarakat.
Sorotan mencuat terkait keabsahan penetapan Direktur Utama PT MMP Kaltim Muhammad Iqbal yang dituding melampaui batas usia maksimal 55 tahun saat proses penjaringan berlangsung. Komisaris Utama PT MMP Kaltim Ujang Rachmad menegaskan seluruh tahapan seleksi kepemimpinan di tubuh BUMD migas tersebut telah berjalan sesuai koridor hukum.
"Itu sudah clear semuanya. Saya di bawah pengawasan, jadi saya tahu prosesnya semuanya," ujar Ujang Rachmad saat dimintai konfirmasi mengenai polemik tersebut, Kamis (1/10). Menurut Ujang, persoalan usia kandidat telah dijelaskan secara transparan kepada berbagai pihak yang meminta klarifikasi, termasuk saat perwakilan kelompok masyarakat mendatangi kantor perseroan.
Baca Juga: Heboh Isu Batas Usia Dirut MMP Kaltim, Muhammad Iqbal: Saya Datang untuk Bangun Daerah
Ujang memaparkan ketentuan batas usia mengacu pada frasa mendaftar pertama kali sebagaimana termaktub dalam regulasi tata kelola BUMD. Ia menilai klausul pembatasan tersebut tidak lagi mengikat kandidat yang sebelumnya sudah berpengalaman menduduki jabatan direksi perseroan daerah.
"Di aturan itu disebutkan mendaftar pertama kali, kan? Dia bukan mendaftar pertama kali. Dia pernah menjadi direksi di BUMD lain," beber Ujang. Ia menambahkan, figur yang bersangkutan telah memiliki rekam jejak kepemimpinan serupa sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan panitia seleksi.
"Memang disebutkan mendaftar pertama kali. Itu yang kita pegang," imbuhnya. Selain klausul pengalaman, metode penghitungan usia juga diselaraskan dengan kaidah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbeda dengan sistem kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).
"Bukan undang-undang sipil, tapi pencatatan sipil. Di catatan sipil dan BPS juga ada pengelompokan umur. Itu berbeda dengan PNS," jelas Ujang. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni juga menegaskan pemerintah daerah menggunakan acuan hukum sipil dalam memverifikasi usia pelamar direksi BUMD.
"Di Undang-Undang sipil yang dikatakan usia itu tidak sama dengan ASN. Kalau ASN begitu lewat harinya sudah lewat usianya. Tetapi kalau di Undang Sipil, itu mengacu kalau lebih dari 1 hari atau lebih dari 6 bulan itu masih di umur yang sama," ungkap Sri Wahyuni.
Direktur Utama PT MMP Kaltim Muhammad Iqbal sebelumnya juga menyatakan posisinya sebagai peserta seleksi yang mengikuti seluruh prosedur secara profesional. "Saya bukan direksi saat pertama kali seperti Pasal 57 huruf h PP 54/2017, karena sebelumnya saya sudah Dirut di BUMD Provinsi Jateng," kata Iqbal. "Sekali lagi, saya datang ke sini untuk membangun Kaltim, itu saja, saya profesional," tegasnya.
Menanggapi adanya potensi gugatan administratif maupun sengketa hukum di kemudian hari, jajaran pengawas PT MMP Kaltim mengaku tidak mempermasalahkan jalur tersebut. Ujang menekankan bahwa panitia seleksi telah membuka ruang tanggapan publik secara luas sebelum keputusan akhir diterbitkan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
