KALTIMPOST.ID,PARIS-Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyatakan kemarahan sekaligus rasa malunya atas gelombang kerusuhan dan penjarahan yang melanda berbagai wilayah di Prancis. Aksi kekerasan ini pecah di sela-sela demonstrasi massal terkait naiknya biaya hidup dan memburuknya kondisi fasilitas pendidikan.
Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan televisi, Macron menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi mereka yang mencoba merusak tatanan republik. Sedikitnya 2.400 orang telah ditangkap akibat keterlibatan dalam kerusuhan tersebut.
Baca Juga: Sindiran Trump Soal Iran Tuai Sorotan Usai Buat Lelucon Nama Mohammad di Kampanye Georgia
"Mereka yang menjarah harus membayar ganti rugi, dan mereka yang berusaha menjatuhkan Republik akan dimintai pertanggungjawaban," tegas Macron sebagaimana dilansir situs berita Reuters. Ia menyebut aksi tersebut sebagai kekerasan yang tidak terkendali oleh elemen insurgen radikal yang menyusup di antara massa.
Sebelumnya, Macron telah menggelar rapat darurat dengan pejabat senior pemerintah untuk merespons situasi. Ia menginstruksikan para prefek bekerja sama dengan wali kota di seluruh negeri untuk memperketat pengamanan gedung publik dan pusat bisnis, termasuk opsi pelarangan protes jika dinilai mengancam keamanan.
Baca Juga: Menyusup Lewat Iklan Pencarian, Aplikasi WhatsApp Palsu di Play Store Tembus 500 Ribu Unduhan
Ketegangan memuncak di berbagai kota besar. Di Limoges, balai kota abad ke-19 rusak parah setelah atapnya runtuh akibat dibakar oleh kelompok massa. Sementara itu, di Paris, polisi terpaksa menggunakan gas air mata saat bentrokan sporadis kembali pecah di kawasan Place de la République pada Minggu waktu setempat.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez melalui akun media sosial X menyatakan bahwa hak untuk berprotes adalah hak fundamental, namun tindakan kekerasan kolektif yang disengaja tidak bisa dibenarkan. "Hak berprotes adalah hak fundamental. Namun, sengaja dan secara kolektif menyebarkan kekacauan melalui kekerasan bukanlah hak tersebut," ujarnya.
Estimasi jumlah demonstran bervariasi, dengan otoritas mencatat angka 550.000 peserta, sementara penyelenggara mengklaim jumlahnya mencapai 800.000 orang. Gerakan ini melibatkan serikat pekerja, organisasi mahasiswa, dan aktivis yang berupaya menghidupkan kembali gerakan Rompi Kuning yang muncul pada 2018 lalu.
Situasi ini memicu perdebatan politik tajam menjelang pemilihan presiden mendatang. Tokoh oposisi sayap kanan Marine Le Pen mengkritik pemerintahan Macron sebagai pihak yang tidak berdaya, sementara tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon menuding pemerintah justru memperkeruh suasana dengan membiarkan eskalasi terjadi.
Di tengah kekacauan, warga Paris tampak terpukul melihat kerusakan di pusat kota. Jean Foissy, seorang warga berusia 74 tahun, mengaku sangat sedih melihat kondisi kota kelahirannya. "Saya sangat takut. Sebagai warga Paris sejak lahir, melihat kerusakan ini membuat saya ingin menangis karena ini sangat menyakitkan," ungkapnya.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
