KALTIMPOST.ID,JAKARTA–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait pemberitaan penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo, Jawa Tengah. PKS menyoroti pengaduan mengenai dugaan tindakan intimidatif yang dialami para santriwati saat penggeledahan berlangsung.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan klarifikasi secara menyeluruh, transparan, serta menjamin perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pesantren.
“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengaduan yang disampaikan pihak pesantren. Keterangan mengenai dugaan intimidasi terhadap santriwati, terlebih anak-anak di bawah umur, harus mendapat perhatian serius. Polri perlu menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi dan memastikan seluruh tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kholid dalam siaran resminya di Jakarta, dikutip Minggu (1/11)
Kholid menegaskan bahwa PKS mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Namun, ia mengingatkan agar proses pengusutan dugaan tindak pidana dilakukan berdasarkan bukti valid, menghormati asas praduga tak bersalah, serta menjaga kondisi psikologis santriwati.
Baca Juga: Bupati Kukar Terima Audiensi Detasemen Polisi Militer, Bahas Sinergi dan Dukungan Fasilitas TNI
Menanggapi klaim kepolisian yang menyebut penindakan telah sesuai prosedur (SOP), Kholid meminta agar penjelasan tersebut dilengkapi dengan pemeriksaan objektif terhadap pengaduan pihak pengurus pesantren.
“Kami meminta penjelasan mengenai dasar dan pelaksanaan penggeledahan, penggunaan kekuatan, perlakuan terhadap santriwati, pendampingan selama pemeriksaan, serta status barang-barang yang disita,” jelasnya.
Baca Juga: LAPSUS: 11 Atlet Belum Lolos Verifikasi, Mahulu Tetap Bidik Lebih dari 9 Emas di Porprov Kaltim 2026
Lebih lanjut, PKS mendorong pengawasan internal Polri untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur secara sungguh-sungguh dengan mengumpulkan keterangan dari pengurus pesantren, santriwati dengan pendampingan tepat, orang tua, hingga petugas di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan korektif dan sanksi tegas harus dijatuhkan.
PKS juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera turun tangan memberikan pendampingan psikologis bagi para santriwati serta menjamin kelancaran kegiatan belajar-mengajar pasca-kejadian. Kholid mewanti-wanti agar penanganan kasus hukum ini tidak menimbulkan stigma negatif terhadap lembaga pesantren secara umum.
“Pesantren memiliki peran besar dalam pendidikan dan pembentukan akhlak generasi bangsa. Mari jaga martabat pesantren, lindungi anak-anak, dan pastikan hukum ditegakkan secara adil. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, mengedepankan tabayun, serta memberi ruang bagi pemeriksaan yang transparan,” kata Kholid.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
