Prabowo Tidak Sendiri, SBY dan BJ Habibie Juga Pernah Jadi Target Penyadapan

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Isu penyadapan kembali menjadi sorotan tajam publik dalam negeri. Praktik kotor intelijen asing maupun domestik kerap kali mencoreng kedaulatan negara. Jauh sebelum hiruk-pikuk kasus pengintaian modern saat ini, Indonesia pernah diguncang oleh salah satu skandal spionase paling masif di era modern, yakni penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh intelijen Australia.

Berdasarkan data yang dihimpun Kaltim Post, Rabu (4/11), skandal diplomatik yang meledak pada November 2013 silam itu membuka mata publik Indonesia bahwa percakapan pribadi seorang kepala negara pun tidak luput dari intai negara tetangga. Berdasarkan dokumen rahasia yang dibocorkan oleh mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden, dan dipublikasikan oleh media massa terkemuka dunia seperti The Guardian dan Australian Broadcasting Corporation (ABC), terungkap bahwa Defence Signals Directorate (DSD)—kini bernama Australian Signals Directorate (ASD)—menjadikan ponsel pribadi SBY sebagai target utama penyadapan.

Tidak hanya SBY seorang diri, aksi spionase tersebut turut menyasar lingkaran terdekat Istana. Dalam dokumen tertanggal 2009 itu, tercatat nama Ibu Negara Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono), Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga sejumlah menteri kabinet dan pejabat tinggi negara turut menjadi target pemantauan komunikasi.

Reaksi Keras Istana dan Titik Nadir Diplomasi

Mendapati pimpinan tertinggi negaranya dimata-matai secara sepihak, SBY bereaksi keras. Kemarahan pemerintah Indonesia dituangkan melalui langkah-langkah diplomatik yang amat tegas. SBY secara resmi menarik pulang Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia juga membekukan sejumlah kerja sama strategis bilateral yang selama itu terjalin erat, terutama di bidang pertukaran informasi militer dan penanganan penyelundupan manusia (people smuggling).

"Tindakan Australia ini benar-benar mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara sahabat," demikian nada kekecewaan yang kala itu mengemuka dari lingkaran Istana Kepresidenan.

Meski Perdana Menteri Australia saat itu, Tony Abbott, sempat bersikap defensif dan menolak permintaan maaf terbuka, tekanan politik masif dari Jakarta memaksa Canberra berpikir ulang. Hubungan kedua negara baru mulai mencair secara bertahap pada pertengahan 2014. Pemulihan hubungan tersebut sah terjadi setelah pihak Australia menunjukkan komitmen serius dengan menyusun kode etik bersama (code of conduct) terkait etika hubungan bilateral dan aktivitas intelijen.

Peringatan Keras Kedaulatan Siber

Kasus penyadapan era SBY ini menjadi preseden paling nyata bagaimana kerentanan sistem telekomunikasi pejabat tinggi negara di tingkat global. Pakar hukum dan pertahanan siber menilai bahwa insiden tersebut harus menjadi alarm permanen bagi Indonesia untuk memperketat sistem keamanan informasi nasional. Hingga kini, kasus tersebut dikenang sebagai titik terendah sekaligus ujian paling berat dalam sejarah diplomasi modern Indonesia-Australia, mengingatkan bahwa dalam percaturan geopolitik global, prinsip saling menghormati kedaulatan tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

Preseden Penyadapan Pimpinan Tertinggi Republik Indonesia

Selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia tercatat ada beberapa kepala negara atau presiden yang juga pernah mengalami atau menjadi korban penyadapan, baik oleh pihak intelijen domestik maupun kebocoran informasi:

• Presiden Prabowo Subianto

  Kasus penyadapan domestik yang menghebohkan terjadi ketika Bareskrim Polri membongkar praktik penyadapan ilegal (illegal tapping) tanpa prosedur resmi yang menyasar nomor komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Penyadapan yang dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tersebut mendeteksi adanya keterlibatan sejumlah oknum petinggi penegak hukum (termasuk eks Kapolri LSP dan perwira tinggi Polri) yang memantau komunikasi kepala negara dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, menguji ketahanan dan keamanan siber di jantung pemerintahan saat ini.

• Presiden B.J. Habibie

  Pada masa kepemimpinannya di era transisi reformasi (Desember 1998), Presiden B.J. Habibie sempat mengalami kebocoran percakapan telepon privat. Rekaman perbincangan telepon antara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib bocor ke publik dan transkripnya dimuat secara luas oleh majalah nasional (Panji Masyarakat) pada Februari 1999. Hingga kini, siapa pihak yang merekam dan membocorkan percakapan sensitif tingkat tinggi tersebut tidak pernah terungkap secara pasti.

Selain para presiden yang menjabat secara resmi di atas, beberapa tokoh penting nasional sekaligus pimpinan partai politik atau mantan wakil presiden (seperti Megawati Soekarnoputri) juga kerap mengungkapkan pengalaman mereka yang pernah menjadi target penyadapan oleh berbagai pihak, baik dari instansi dalam negeri maupun kepentingan asing karena posisi strategis yang mereka pegang.(*)