Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kata Yusril: Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Jenderal Sigit dkk Diancam 20 Tahun Penjara

U
Penulis: Uways Alqadrie❯
Irjen Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Irjen Eko Hadi.
Irjen Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Irjen Eko Hadi.

Advertisement

KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai memasuki babak baru. Pemerintah melihat adanya indikasi bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum terkait intersepsi komunikasi, tetapi berpotensi mengarah pada dugaan makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyidik kini turut menelusuri tujuan di balik penyadapan yang diduga berlangsung terhadap kepala negara.

Menurut Yusril, penyelidikan mengarah pada dugaan adanya upaya melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Dia menegaskan, dugaan tersebut bukan berarti terdapat rencana pembunuhan terhadap Prabowo. Namun, penyidik menemukan indikasi yang perlu didalami terkait kemungkinan upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya.

"Kalau dikatakan membunuh Presiden, tidak. Tapi mengarah kepada satu keinginan untuk melumpuhkan, sehingga Presiden itu tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan," kata Yusril dalam konferensi pers, Rabu (4/11/2026).

Advertisement

Yusril menjelaskan, penetapan tersangka pada awalnya didasarkan pada dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi. Namun, perkembangan penyidikan membuat aparat turut mengusut motif serta sasaran akhir dari tindakan tersebut.

Pendalaman itu kemudian menemukan indikasi yang berkaitan dengan ketentuan makar dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional.

Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa dugaan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan belum menjadi kesimpulan akhir.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 191 KUHP Nasional. Pasal tersebut mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maupun membuat keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Ancaman hukumannya tergolong berat, mulai pidana mati, penjara seumur hidup, hingga penjara paling lama 20 tahun.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta, Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta, Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Polri menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Irjen Ahrie Sonta setelah dinyatakan melanggar kode etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Bahlil Beri Somasi 3x24 Jam Gegara Namanya Dikaitkan dengan Penyadapan Presiden Prabowo

Bahlil Beri Somasi 3x24 Jam Gegara Namanya Dikaitkan dengan Penyadapan Presiden Prabowo

Bahlil Lahadalia membantah namanya dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Soroti Pengadaan Tertutup Rp 36,1 T, FITRA Minta DPR dan BPK Audit Teknologi Penyadapan Negara

Soroti Pengadaan Tertutup Rp 36,1 T, FITRA Minta DPR dan BPK Audit Teknologi Penyadapan Negara

FITRA desak audit forensik dan transparansi pengadaan alat intelijen Rp36,1 T usai terungkapnya kasus penyadapan ilegal

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer