KALTIMPOST.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri dilakukan murni sebagai proses penegakan hukum. Ia membantah kasus ini berkaitan dengan persaingan internal di tubuh institusi.
"Kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun," ujar Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Langkah hukum ini diambil sebagai upaya pembenahan institusi guna menjaga kualitas pelayanan masyarakat. Kapolri memastikan pihaknya berkomitmen penuh menjaga integritas Polri di tengah dinamika saat ini.
Kapolri juga memastikan kondisi internal Korps Bhayangkara tetap solid. Seluruh personel diinstruksikan untuk tetap fokus menjalankan tugas pengamanan dan pelayanan sesuai moto Polisi Bersama Masyarakat.
Baca Juga: Berburu Investor Migas di Abu Dhabi, SKK Migas Buka Peluang Kerja Sama dengan Raksasa Energi Dunia
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, mendukung penuh langkah tegas Kapolri. Ia menilai peristiwa tersebut merupakan tindakan pidana oleh oknum, bukan konflik antarpejabat.
"Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas," kata Bambang Hendarso.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap data milik negara dan pihak lain.
Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, hingga media. Kapolri memberikan apresiasi atas dukungan moral yang diberikan para purnawirawan untuk menuntaskan perkara ini. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
