Pemerintah Ubah PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu 2027, Ini Daftar Profesi yang Masuk!

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Kabar gembira datang bagi jutaan pegawai honorer dan tenaga penunjang di berbagai instansi pemerintahan. Pemerintah resmi memutuskan untuk memperluas kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, yang kini mencakup berbagai lintas profesi secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Keputusan penting ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, seusai rapat finalisasi pembahasan masalah kepegawaian lintas kementerian bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mengkaji pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, namun cakupannya masih terbatas pada tenaga pendidikan, khususnya guru. Setelah melalui perhitungan dan pembahasan mendalam lintas sektor, pemerintah sepakat untuk memperluas jangkauannya.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo.

Lintas Profesi Masuk Cakupan

Dalam kebijakan terbaru ini, pengangkatan tidak lagi terbatas pada tenaga pendidik. Pemerintah memastikan sejumlah profesi penting sektor pelayanan publik turut diakomodasi, meliputi:

• Dosen perguruan tinggi

• Petugas pemadam kebakaran (damkar)

• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

• Tenaga kesehatan atau medis

• Tenaga teknis, pelayanan, hingga tenaga pelaksana lainnya

Prasetyo secara khusus mengapresiasi peran petugas damkar di lapangan yang dinilai kerap berada di garis depan dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Berlaku Bertahap Mulai 2027

Perubahan status kepegawaian dari paruh waktu menjadi penuh waktu ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Seluruh proses pengangkatan ini akan mulai diberlakukan secara bertahap terhitung sejak 1 Januari 2027.

Dengan kebijakan ini, para pegawai di berbagai sektor pelayanan publik diharapkan dapat memperoleh kepastian status serta kesejahteraan yang lebih baik dalam mendukung kinerja pemerintahan ke depan.(*)