KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia masih menunjukkan tren mengkhawatirkan sepanjang 2026. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat puluhan ribu pekerja terpaksa kehilangan mata pencarian hanya dalam kurun waktu sepuluh bulan pertama tahun ini.
Berdasarkan laporan Rekapitulasi Tenaga Kerja yang Melaporkan Terkena PHK, total pekerja yang menjadi korban efisiensi secara nasional pada periode Januari hingga Oktober 2026 mencapai 72.336 orang. Angka ini diprediksi masih akan terus bergerak seiring berjalannya waktu.
Hantaman paling keras terutama dirasakan oleh para buruh di Pulau Jawa, di mana provinsi-provinsi dengan kawasan industri utama mendominasi posisi lima besar penyumbang angka PHK tertinggi.
Mengutip data resmi Kemnaker, Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi paling terpukul dengan jumlah korban PHK menembus angka 14.694 orang. Posisi kedua disusul oleh Banten yang mencatatkan 8.649 pekerja terdampak, sementara Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan 6.860 korban. Selanjutnya berturut-turut adalah Jawa Timur (6.574 pekerja) dan DKI Jakarta (5.360 pekerja).
Gelombang PHK di Luar Jawa, Kaltim Masuk Daftar Tertinggi
Kabar yang patut menjadi perhatian serius bagi Kaltim adalah posisi daerah ini dalam daftar tersebut. Tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, gelombang perampingan perusahaan juga terasa kuat di sentra-sentra pertambangan dan komoditas di luar Jawa.
Provinsi Kalimantan Timur tercatat menempati posisi keenam secara nasional dan tertinggi di luar Jawa, dengan jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3.971 orang sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Kaltim berada satu tingkat di atas tetangganya, Kalimantan Selatan, yang mencatatkan 3.596 pekerja terdampak. Selain itu, provinsi di luar Jawa lainnya yang masuk dalam daftar hitam adalah Sumatera Utara (3.484 pekerja), Sulawesi Tengah (2.924 pekerja), dan Sulawesi Selatan (2.767 pekerja).
Secara akumulatif, sepuluh provinsi dengan angka PHK tertinggi ini menyumbang mayoritas absolut atau lebih dari 80% dari total kasus PHK nasional. Tingginya angka di wilayah padat karya mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor industri manufaktur dan komoditas masih bergelut keras menekan beban operasionalnya di tengah gejolak ekonomi tahun ini.
Data Dinamis dan Bukan Total Keseluruhan
Kemnaker menegaskan bahwa data pekerja yang melaporkan terkena PHK dihimpun melalui Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pihak kementerian menyatakan bahwa data tahun berjalan ini masih bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala setiap bulan.
Dalam penyusunannya, Kemnaker melakukan proses deduplikasi untuk mengidentifikasi laporan PHK dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dalam rentang waktu tertentu, sehingga pencatatan yang teridentifikasi duplikasi tidak diperhitungkan dalam statistik utama.
Selain itu, perlu dicatat bahwa angka 72.336 tersebut merupakan jumlah pekerja yang tercatat melaporkan terkena PHK dalam sistem hingga batas waktu pengolahan data. Angka ini tidak mencakup keseluruhan pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia, karena tidak termasuk mereka yang mengalami PHK akibat mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Berikut adalah daftar lengkap 10 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak sepanjang Januari–Oktober 2026:
Jawa Barat: 14.694 pekerja
Banten: 8.649 pekerja
Jawa Tengah: 6.860 pekerja
Jawa Timur: 6.574 pekerja
DKI Jakarta: 5.360 pekerja
Kalimantan Timur: 3.971 pekerja
Kalimantan Selatan: 3.596 pekerja
Sumatera Utara: 3.484 pekerja
Sulawesi Tengah: 2.924 pekerja
Sulawesi Selatan: 2.767 pekerja.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
