Resmi! MUI Terbitkan Fatwa Haram Rokok Elektrik dan Vape, Desak Pemerintah Terbit Regulasi Total

 

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan bahwa penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik (vape) hukumnya haram. Fatwa tersebut menjawab permintaan dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dasarnya peredaran narkoba cair makin marak di masyarakat.

 

Keputusan tegas tersebut tertuang dalam Fatwa MUI 131/2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Regulasi tersebut secara resmi disahkan di Jakarta, Jumat (6/11). Fatwa ini dikeluarkan menyusul gelombang kekhawatiran atas dampak kesehatan masyarakat. Juga makin maraknya penyalahgunaan perangkat vape sebagai media baru peredaran narkotika.

 

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, fatwa itu tidak lepas dari langkah proaktif jajaran kepolisian. Pada pertengahan Oktober, Kapolri Suyudi menyambangi Kantor MUI dan meminta secara langsung agar ulama menerbitkan fatwa haram terkait rokok elektrik.

 

 

”Ketentuan Hukum Fatwa MUI 131/2026 didasarkan pada prinsip pencegahan bahaya atau sadd al-dzariah,” kata Niam di Jakarta kemarin (11/9). Komisi Fatwa MUI merumuskan tiga poin hukum utama. Pertama, mengonsumsi vape hukumnya haram karena terbukti membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Juga berpotensi kuat menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

 

Kedua, penyalahgunaan untuk narkoba hukumnya haram. ”Segala bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang ditegaskan haram,” jelasnya. Selain itu, memproduksi, merakit, mengimpor, hingga memperjualbelikan produk vape beserta perangkat pendukungnya hukumnya juga haram.

 

”MUI juga mengeluarkan 12 poin rekomendasi strategis lintas kementerian dan lembaga,” papar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Di antaranya mendesak presiden dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan total rokok elektrik lengkap dengan sanksi pidananya. Serta mengambil langkah cepat pengendalian peredaran di masyarakat.

 

 

Berikutnya MUI merekomendasikan agar Kementerian Perindustrian mencabut dan melarang perizinan vape. Sementara Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal atau cukai vape demi mengutamakan aspek kesehatan publik dibanding penerimaan negara.

 

Untuk Kemenkes diinstruksikan menyusun aturan larangan berbasis pelindungan kesehatan. Sedangkan BPOM diminta memperketat pengawasan dan bersinergi erat dengan BNN. Lebih lanjut untuk BNN dan Aparat Penegak Hukum (APH) supaya menutup seluruh celah peredaran narkoba lewat jalur vape. Serta menindak tegas para pelaku produksi maupun distribusi secara hukum.

 

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi telah mengeluarkan surat edaran larangan bagi anggota Polri untuk menggunakan vape. Larangan nge-vape itu berlaku di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan. Akan ada hukuman disiplin bila diketahui isi vape itu bahan kimia. Tapi, bila terbukti isinya narkoba akan diproses pidana. Ada imbauan, agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Misalnya bila menemukan anggota polisi mengonsumsi vape bisa merekam dan dilaporkan ke 110. (wan/jun/jpg/riz)