DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Ranperda HIV/AIDS, Perkuat Pencegahan hingga Pengobatan ODHIV
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kaltim mulai menghimpun masukan publik, Senin 9 November 2026.
Pandangan para pihak berkelindan diakumulasikan melalui uji publik. Sehingga saat regulasi ini diberlakukan mampu menjawab persoalan nyata dalam penanggulangan HIV/AIDS. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membedah substansi rancangan aturan tersebut.
Uji publik dibuka Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel. Hadir pula Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Ketua Pansus Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Darlis Pattalongi, sejumlah anggota DPRD Kaltim, serta Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.
Baca Juga: Ruang Fiskal Terbatas, DPRD Kaltim Minta Anggaran Kebencanaan Karhutla dan Banjir Tak Diabaikan
Sejumlah narasumber turut dihadirkan. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, Administrasi Kesehatan Ahli Madya Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Nurhalina Afriana, dan Analis Hukum Ahli Madya Ivo Arzia Isma. Anggota Pansus Fadly Imawan juga memaparkan materi terkait rancangan regulasi tersebut.
Ekti mengatakan, pembentukan raperda ini menjadi bagian dari pembaruan Perda Nomor 5 Tahun 2007. Perubahan dinilai mendesak karena tantangan penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim terus berkembang.
"Mobilitas penduduk yang semakin tinggi, ditambah aktivitas masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), membuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular seksual membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif," katanya.
Sementara itu, Darlis Pattalongi menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Mulai dari rendahnya cakupan skrining, terbatasnya akses pengobatan, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Angkanya menunjukkan pekerjaan rumah yang masih besar. Dari target skrining sebanyak 317.645 orang per tahun, realisasinya baru mencapai 50.596 orang. "Artinya, pemeriksaan baru menjangkau sekitar 16 persen dari target yang ditetapkan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dini masih jauh dari harapan," sebutnya.
Melalui ranperda tersebut, DPRD Kaltim ingin memperkuat seluruh rantai penanggulangan HIV/AIDS dan IMS. Bukan hanya pencegahan, tetapi juga pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Termasuk memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan terhadap kerahasiaan dan hak-hak ODHIV. Persoalan HIV/AIDS tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan medis. Stigma dan diskriminasi juga menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses pemeriksaan maupun pengobatan.
Karena itu, keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi penting. Regulasi ini diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memastikan orang dengan HIV memperoleh perlindungan tanpa kehilangan hak-hak dasarnya. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
