Skandal Penyadapan Presiden, DPR Dorong Jerat Pelaku dengan Pasal Makar dan Tipikor

KALTIMPOST.ID- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menuntut agar pengusutan dugaan penyadapan ilegal tidak hanya terpaku pada UU ITE. Ia menilai kasus ini memiliki dampak serius terhadap keamanan negara, terutama karena melibatkan target yang mencapai lebih dari 6.000 orang. Habiburokhman mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal terkait makar serta keamanan negara.

Menurutnya, penyadapan terhadap Presiden dan pimpinan partai politik merupakan ancaman nyata bagi keselamatan bangsa. "Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini," tegas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Mabes Polri untuk mengupas tuntas kasus ini. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan ini guna mencari tahu aktor intelektual di balik aksi tersebut. Lebih lanjut, ia meminta penyelidik tidak hanya menyasar oknum internal Polri.

Baca Juga: Dasco Sebut Isu Penyadapan Disenggol Prabowo saat Kumpul Ex-Kapolri, DPR Siap Kaji RUU Penyadapan

Kelompok atau tokoh politik yang diduga mendanai dan mengambil keuntungan dari data hasil sadapan harus ikut terseret ke meja hijau. Habiburokhman juga membuka opsi penggunaan UU Tipikor jika ditemukan adanya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ia menilai tindakan ini sudah masuk kategori insubordinasi luar biasa.

Jika undang-undang yang ada saat ini dianggap belum memadai, ia mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan penerbitan Perppu. Ia membandingkan urgensi ini dengan penanganan aksi terorisme di masa lalu yang menuntut langkah hukum tegas. Saat ini, regulasi mengenai penyadapan memang masih memiliki celah. Pasal 258 KUHP 2023 hanya mengatur penyadapan melawan hukum terkait transmisi informasi, sementara UU khusus untuk penyadapan yang sah hingga kini belum terbentuk. (riz)