Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta, Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo

KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta.

Keputusan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang memeriksa dugaan keterlibatannya dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Sidang etik berlangsung selama 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga Selasa (10/11). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan, majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara tersebut.

Dalam proses persidangan, sejumlah saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri turut dihadirkan untuk memperkuat pemeriksaan.

Baca Juga: Jadwal Mati Lampu Besok 11 November di Samarinda Kota: 64 Wilayah Padam Bergilir Pagi hingga Malam

Majelis sidang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko. Jabatan wakil ketua diemban Irjen Roma Hutajulu, dengan anggota terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Kasus ini tidak hanya menyeret Ahrie. Sebelumnya, penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah tokoh.

Tiga nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan praktik penyadapan disebut berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Sasarannya tidak terbatas pada Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintah, politikus, pengusaha, jurnalis, dan tokoh masyarakat.

Penyidik juga mendalami dugaan upaya penghilangan rekam jejak digital atau log aktivitas pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menutupi aktivitas penyadapan yang berlangsung tanpa landasan penegakan hukum yang sah.

Dalam perkara pidana, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).