Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Dipecat

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Irjen Pol Ahrie Sonta resmi diberhentikan secara tidak hormat oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Keputusan ini diambil setelah Ahrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Tidak terima dengan hasil sidang, Ahrie Sonta memutuskan untuk menggunakan haknya mengajukan banding. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi langkah hukum yang diambil oleh pihak Ahrie.

Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Tegaskan Bukan karena Isu Pemakzulan Gibran

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan bahwa permohonan banding tersebut nantinya akan diperiksa melalui mekanisme komisi di tingkat banding.

Sidang etik yang dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko tersebut berlangsung cukup panjang. Persidangan memakan waktu selama delapan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.

Baca Juga: Parkir Digital Diterapkan di Balikpapan, Jukir Konvensional Bakal Ditiadakan

Dalam fakta persidangan, Ahrie terbukti melanggar kode etik saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengakses perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal.

Atas perbuatannya, Ahrie dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Ia juga tersandung sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 terkait etika kelembagaan dan kepribadian.(*)