KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kini berada di tengah sorotan tajam. Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, menilai Gibran sudah tidak memiliki pilihan lain selain mundur atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Pernyataan ini muncul menyusul upaya Gibran yang berencana menguji kembali keabsahan ijazah SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Arif menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat mengikat, sehingga status Gibran saat ini dinilai cacat secara konstitusi.
Baca Juga: Warga Babulu Darat Desak Pemkab PPU Bangun Jembatan Permanen
"Tidak ada langkah lain selain mundur atau dimundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi disebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi," ujar Arif, Rabu (11/11/2026).
Arif mendesak parlemen segera mengambil tindakan konkret melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Menurutnya, DPR harus menjadi wadah untuk merespons situasi kenegaraan ini dengan langkah konstitusional yang tegas.
Baca Juga: Sultan Ibrahim Chaliluddin Jadi Pahlawan Nasional, Keluarga Ajak Warga Paser Bersatu
Di sisi lain, isu mengenai adanya arahan Presiden Prabowo Subianto agar Gibran menempuh jalur PTUN dibantah keras oleh pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar.
Syahganda menyatakan sikap resmi pemerintah sudah sejalan dengan pandangan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia memastikan bahwa istana memahami posisi hukum bahwa putusan MK dan MA bersifat final dan mengikat.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," jelas Syahganda. Ia menambahkan bahwa kecil kemungkinan Presiden menganjurkan langkah hukum yang bertentangan dengan koridor yuridis yang telah ditetapkan pemerintah.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
