Banyak Perusahaan Abaikan Kebun Plasma, DPRD Kaltim Minta Pemprov Audit Ulang IUP dan HGU
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Konflik agraria antara perusahaan perkebunan dan masyarakat di Kaltim tak kunjung menemukan pangkal penyelesaian. Persoalannya bukan semata perebutan lahan. Ketidakjelasan legalitas, kewajiban plasma yang diabaikan, hingga tumpang tindih perizinan ikut memperpanjang sengketa.
Untuk itu, DPRD Kaltim meminta pemerintah provinsi segera membenahi tata kelola perizinan perkebunan. Salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah menata ulang data Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) seluruh perusahaan. Tanpa data yang terang, pemerintah akan kesulitan memastikan legalitas lahan sekaligus menelusuri sumber konflik di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan persoalan perkebunan menjadi salah satu keluhan yang berulang kali diterima legislatif. Mulai dari kewajiban pembangunan kebun plasma yang belum dipenuhi perusahaan, tumpang tindih izin, hingga ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
Baca Juga: IPOC 2026: Wamenlu Arif Havas Soroti Ketidakadilan Regulasi Sawit Global
Di wilayah Jonggon, Kutai Kartanegara (Kukar), misalnya. Firnadi menyebut masyarakat masih mengadukan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasma. “Banyak masyarakat yang menyampaikan tentang perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasma,” kata Firnadi, Kamis, 12 November 2026.
Persoalan tersebut kini menjadi salah satu agenda prioritas yang dibahas dewan bersama Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim. Mengingat, ketidakjelasan administrasi lahan dan perizinan bukan hanya urusan dokumen. Dalam banyak kasus, keduanya menjadi pintu masuk konflik antara perusahaan dan warga.
Firnadi menyoroti kondisi sejumlah perusahaan yang telah mengantongi IUP, tetapi belum memiliki HGU. Di sisi lain, proses verifikasi legalitas lahan di tingkat daerah kerap tersendat karena adanya sengketa dengan masyarakat sekitar.
“Misalnya ada banyak masyarakat perkebunan yang memiliki kendala masalah keabsahan lahan, izin lahan. Artinya itu kan sumber-sumber konflik ya. Kemudian di sisi lain, ada juga perusahaan yang sudah mendapatkan IUP tapi ternyata belum ber-HGU,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Kaltim mendesak Pemprov menyusun baseline atau data dasar perkebunan yang komprehensif. Pendataan tersebut harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: berapa jumlah perusahaan yang beroperasi, siapa saja yang telah mengantongi IUP, perusahaan mana yang sudah memiliki HGU, dan berapa HGU yang masa berlakunya telah berakhir.
“Makanya tadi kita minta Kaltim harus punya baseline. Perlu diketahui berapa perusahaan dan perusahaan mana saja yang telah memiliki IUP, berapa yang sudah HGU, termasuk ada HGU yang sudah mati,” jelasnya. Persoalannya ternyata tidak berhenti pada izin yang belum lengkap atau kedaluwarsa. Firnadi juga menyoroti lahan konsesi yang dibiarkan telantar tanpa aktivitas penanaman.
Lahan tidur semacam itu berpotensi membuat sumber daya perkebunan tidak produktif. Lebih jauh, area yang terbengkalai juga rawan menjadi titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketika kebakaran terjadi, penelusuran pihak yang bertanggung jawab pun bisa menjadi persoalan tersendiri.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
