Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Kaltim Terbatas, Samsun Minta Pemprov Prioritaskan Pendidikan, Gratispol, dan Infrastruktur

A
Penulis: ADV❯
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Kaltimpost.id/yhon)
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Kaltimpost.id/yhon)

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Keterbatasan kemampuan fiskal membuat Pemprov Kaltim harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. 

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, belanja infrastruktur perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan kondisi fiskal yang semakin terbatas mengharuskan pemerintah menyusun strategi agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Advertisement

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan rekayasa belanja melalui penyusunan skala prioritas. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak serta-merta menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Fiskal kita mau tidak mau terbatas sekali. Sehingga kita harus melakukan rekayasa atau menyiasati minimnya anggaran agar bisa lebih banyak dinikmati masyarakat,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Advertisement

Samsun menjelaskan, pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) harus menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang memiliki ketentuan alokasi minimal 20 persen dari total anggaran.

Ia mengakui, secara nominal anggaran pendidikan mengalami tekanan seiring penurunan total APBN. Jika sebelumnya anggaran berada di kisaran Rp15 triliun hingga Rp20 triliun, kini nilainya disebut hanya sekitar Rp12 triliun hingga Rp13 triliun.

Meski demikian, ia menegaskan alokasi anggaran pendidikan tetap harus diupayakan memenuhi ketentuan minimal 20 persen. Penurunan total anggaran tidak boleh membuat kewajiban tersebut terabaikan.

Selain pendidikan, program prioritas pemerintah daerah seperti Gratispol juga harus tetap dipenuhi. Menurutnya, kedua sektor tersebut menjadi bagian penting yang perlu diamankan sebelum pemerintah menentukan alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

Setelah belanja wajib dan program prioritas terpenuhi, pemerintah dapat menghitung kemampuan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Samsun menyebut alokasi infrastruktur sebesar 40 persen perlu menjadi perhatian. Namun, realisasinya tetap harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Defisit APBD Kaltim Rp1,2 Triliun, Purwadi Soroti Hubungan Pemprov dan DPRD

Defisit APBD Kaltim Rp1,2 Triliun, Purwadi Soroti Hubungan Pemprov dan DPRD

Pengamat ekonomi Unmul Purwadi Purwoharsojo menyoroti hubungan Pemprov Kaltim dan DPRD di tengah defisit APBD Rp1,2 triliun.

Jutaan Warga Kaltim Belum Perbarui Data Kesejahteraan, Ini Kata Dinsos

Jutaan Warga Kaltim Belum Perbarui Data Kesejahteraan, Ini Kata Dinsos

Baru 18 persen dari 4,17 juta warga terdata di portal Perlinsos, Dinsos Kaltim mengajak masyarakat memperbarui data agar bansos tepat sasara

Target Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp 209 Miliar, Andi Harun Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

Target Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp 209 Miliar, Andi Harun Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

Wali Kota Andi Harun minta Pemprov Kaltim tinjau ulang pemangkasan pendapatan Samarinda Rp209,68 miliar yang mengancam APBD Perubahan 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer