Kejar Batas 30 November, Bapemperda DPRD Kaltim Maraton Bahas Enam Raperda

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - DPRD Kaltim punya waktu terbatas untuk mengesahkan enam rancangan peraturan daerah (raperda). Seluruh rancangan regulasi itu juga wajib masuk dalam sistem pelaporan elektronik atau e-Perda paling lambat 30 November 2026.
Tenggat tersebut membuat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim mempercepat pembahasan. Hampir sepekan terakhir, pembahasan dilakukan secara maraton untuk mengejar penyelesaian enam Raperda tersebut.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan seluruh pembahasan kini telah memasuki tahap akhir. Sebagian besar materi regulasi disebut sudah rampung, termasuk empat Raperda yang dibahas melalui panitia khusus (Pansus).
"Pembahasannya sudah masuk tahap akhir. Hampir satu minggu kami melakukan pembahasan secara maraton," ujar Demmu, Rabu, 18 November 2026. Enam Raperda itu terbagi dalam dua kelompok pembahasan. Dua rancangan ditangani Komisi II DPRD Kaltim, sementara empat lainnya menjadi tanggung jawab Pansus.
Baca Juga: Finalisasi Raperda MBLB di Kemendagri, DPRD Kaltim Dorong Izin Tambang Maksimal 14 Hari Kerja
Menurut Demmu, perkembangan pembahasan di masing-masing tim menunjukkan hasil positif. Namun, penyelesaian materi di tingkat DPRD ini bukan berarti proses pembentukan peraturan daerah bisa langsung dituntaskan.
Masih ada tahapan konsultasi dan fasilitasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini diperlukan untuk memastikan substansi setiap rancangan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Masalahnya, seluruh tahapan tersebut bergantung pada satu tenggat administratif, yakni 30 November 2026. Sebelum tanggal itu, Bapemperda harus memastikan laporan keenam Raperda telah masuk ke sistem e-Perda.
Jika batas waktu terlewati, proses pembentukan regulasi dikhawatirkan tersendat. Rancangan yang terlambat dilaporkan tidak dapat melanjutkan tahapan konsultasi maupun finalisasi. "Kalau sudah melewati batas waktu, Raperda tidak bisa lagi diproses untuk tahapan finalisasi maupun konsultasi karena pengajuannya tidak diterima," tegasnya. Karena itu, Bapemperda kini mendorong seluruh komisi dan Pansus menjaga ritme percepatan pembahasan. Penyelesaian substansi harus berjalan beriringan dengan kelengkapan administrasi. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




