KALTIMPOST.ID-Masih terjadinya ketimpangan infrastruktur dasar di Mahakam Ulu (Mahulu) membuat daerah ini terus mengalami penderitaan ketika musim kemarau atau penghujan.
Karena tidak hanya ketika Sungai Mahakam surut, masyarakat kesulitan memeroleh distribusi barang, namun ketika sungai meluap.
Mengakibatkan banjir dan jalur logistik via sungai lumpuh. Sementara akses darat belum bisa diandalkan.
Fenomena surutnya Sungai Mahakam yang memicu krisis distribusi dan kenaikan harga keperluan pokok sendiri bukanlah hal baru.
Catatan Kaltim Post, kondisi itu terjadi berkala pada musim kemarau panjang. Secara signifikan pernah berlangsung pada 2019 dan 2023.
Di mana skenario tahun ini menandai puncaknya dalam beberapa aspek seperti tingkat harga keperluan pokok.
Anggota DPR RI Syafruddin menyebut apa yang saat ini terjadi di Mahulu seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah.
Baik pusat maupun daerah. Mengingat kondisi yang terjadi merupakan siklus yang berulang. Tetapi hingga kini tidak ada persiapan matang untuk mengantisipasinya.
“Saya prihatin. Itu ‘kan siklus yang berulang namun pemerintah sangat lamban untuk bisa mengantisipasinya. Terutama dari sisi mobilisasi kebutuhan pangan rakyat Mahulu. Memang ada kendala di akses jalan darat. Namun untuk distribusi kebutuhan pokok seharusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari,” ucap wakil rakyat asal Kaltim itu, Sabtu (2/8).
Bagi ketua PKB Kaltim itu, situasi di Mahulu wajib menjadi warning. Khususnya bagi Pemprov Kaltim dan pusat untuk segera menuntaskan persoalan infrastruktur jalan darat.
Mengingat selama 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada masyarakat yang kesulitan akses antar-kabupaten.
“Ini antar-kabupaten ‘lho (Kubar-Mahulu). Kalau antar-kecamatan kami bisa menoleransi. Tapi kalau ini, harusnya menjadi tamparan keras buat Pemprov Kaltim dan pusat. Sehingga langkah yang paling tepat adalah sinergi percepatan akses darat ini. Sedih rasanya sudah mau 80 tahun Indonesia merdeka tapi masih ada akses jalan kabupaten/kota belum tersambung,” bebernya.
Apalagi persoalan akses itu ikut berimbas pada kelangkaan energi di wilayah Mahulu. Karena itu, sebagai legislator yang duduk di Komisi XII DPR, dirinya akan mengangkat isu serius tersebut ke meja sidang di Senayan, sebutan Gedung DPR RI di Jakarta. Dan akan membahasnya dengan kementerian terkait.
“Saya akan sampaikan persoalan ini di forum RDP. Bahwa Kaltim masih punya kabupaten yang terkendala akses hingga membuat energi seperti BBM dan elpiji sulit dan langka. Pertamina dan Kementerian ESDM hingga dinas harus memberikan atensi ini. Harus punya skema agar tidak ada kejadian seperti ini. Ini tugas dan tanggung jawab saya menyuarakan. Jangan sampai rakyat di Mahulu merasa belum merdeka,” ujarnya. (rd)
Editor : Romdani.