Mantan penyidik KPK yang dulu dijuluki “Raja OTT” itu kini dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah.
Pelantikan berlangsung khidmat. Para pejabat membacakan sumpah jabatan untuk bekerja sesuai aturan dan menjaga etika pelayanan publik. Harun menjadi salah satu yang ikut mengucap janji, menandai babak baru perjalanan kariernya.
Harun lahir di Bangkalan, Madura, 25 September 1975. Menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar doktor hukum dengan fokus pada hukum pidana Islam.
Ia kemudian bergabung dengan KPK pada 2005 sebagai angkatan pertama penyidik lembaga antirasuah tersebut. Nama Harun menanjak setelah memimpin berbagai operasi tangkap tangan yang mengungkap skandal korupsi, terutama di daerah.
Di internal KPK, ia dikenal sebagai figur berani, konsisten, dan produktif dalam penindakan. Sejumlah OTT besar pernah ia tangani, termasuk kasus Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reputasinya sebagai “Raja OTT” muncul dari serangkaian keberhasilan itu.
Langkahnya sempat tersendat pada 2021, ketika ia termasuk dalam 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Pasca keluar dari KPK, Harun menempuh jalan baru: berdagang, mengajar mengaji, hingga mengelola aktivitas berbasis pesantren. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai hakim agung namun tidak lolos seleksi lanjutan.
Momentum comeback Harun muncul April 2025. Ia dilantik sebagai Deputi Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi di Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Pengalamannya di dunia pengawasan membuatnya dinilai cocok memperkuat tata kelola pelayanan haji.
Kini, sebagai Dirjen Pengendalian Haji dan Umrah, Harun diharapkan bisa membawa disiplin, transparansi, dan pola kerja bersih untuk memperbaiki sistem layanan ibadah yang selama ini kerap jadi sorotan publik.
Editor : Uways Alqadrie