KALTIMPOST.ID, Ketegangan antara Amerika Serikat dan Kolombia kembali memanas. Presiden Kolombia Gustavo Petro kini menjadi sorotan Presiden AS Donald Trump, menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas tuduhan narkoterorisme.
Nama Petro disebut langsung oleh Trump dalam pernyataannya di pesawat kepresidenan Air Force One. Trump mengisyaratkan Kolombia bisa mengalami nasib serupa Venezuela jika tak menghentikan produksi kokain.
"Operasi Kolombia terdengar menarik," kata Trump saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (4/1), seperti dikutip Reuters.
Pernyataan singkat itu langsung memicu respons keras dari Presiden Kolombia. Alih-alih meredam, Gustavo Petro justru menunjukkan sikap menantang. Ia memerintahkan seluruh pasukan keamanan Kolombia bersiaga.
"Setiap prajurit Kolombia sekarang punya perintah: setiap komandan pasukan keamanan yang lebih menyukai bendera AS ketimbang Kolombia harus segera mundur dari institusi. Konstitusi Kolombia memerintahkan pasukan keamanan untuk membela kedaulatan rakyat," demikian pernyataan Petro di X, Senin (5/1).
Profil Gustavo Petro dan Politik Perlawanan
Reaksi cepat Petro bukanlah kejutan. Sejak menjabat pada 2022, ia dikenal sebagai presiden Kolombia pertama dari kubu kiri, sebuah perubahan besar bagi negara yang selama puluhan tahun dikuasai elite konservatif.
Petro memenangkan pemilu dengan janji memberantas kekerasan, kemiskinan, dan pelanggaran HAM. Namun di mata Washington, sikap politiknya kerap dianggap “terlalu berani”.
Sebelum menjadi presiden, Petro adalah wali kota Bogota yang dikenal mendorong kebijakan pro-rakyat, mulai dari subsidi air hingga transportasi murah bagi warga miskin.
Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjadi bagian dari kelompok gerilya M-19 saat masih remaja, sebuah masa lalu yang terus melekat dalam citra politiknya.
Di masa mudanya, Gustavo Petro pernah bergabung dengan kelompok gerilya M-19 saat berusia 17 tahun. Kelompok ini dikenal kerap melakukan aksi bersenjata dan operasi berisiko tinggi, termasuk penyerbuan gudang senjata di Bogota serta penyanderaan di Kedutaan Besar Republik Dominika pada 1980.
Meski tidak pernah secara langsung dikaitkan dengan aksi kekerasan, Petro sempat ditangkap dan dipenjara karena kepemilikan senjata dan bahan peledak. Setelah bebas pada 1987, ia justru berperan mendorong jalur damai antara M-19 dan pemerintah Kolombia.
Upaya tersebut berujung pada transformasi M-19 menjadi partai politik legal pada 1990. Dari titik itu, Petro meninggalkan jalan bersenjata dan meniti karier politik hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Kolombia.
Sebagai presiden, Petro dikenal lantang mengkritik kebijakan Amerika Serikat, termasuk sikap keras Donald Trump terhadap imigran Kolombia.
Baca Juga: Efek Domino Penangkapan Presiden Venezuela terhadap Rupiah, Bakal Tembus Rp16.800?
Meski kemudian beralih ke jalur politik damai, Petro tumbuh menjadi salah satu pemimpin Amerika Latin paling vokal mengkritik kebijakan luar negeri AS.
Hubungan Petro dan Trump memang tidak pernah hangat. Petro menentang keras kebijakan deportasi imigran Kolombia dari AS. Ia juga menjadi salah satu pemimpin dunia yang secara terbuka mengutuk agresi Israel di Gaza.
Pada 2024, Petro bahkan memutus hubungan diplomatik Kolombia dengan Israel, menyebut aksi di Gaza sebagai genosida. Sikap itu kembali ia pertegas di Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Kini, dengan pernyataan Trump yang menyasar Kolombia, posisi Petro kembali berada di persimpangan: antara tekanan global dan konsistensi politik dalam negeri.
Yang jelas, respons Petro menunjukkan satu pesan kuat, Kolombia tidak ingin diperlakukan sebagai bayang-bayang kebijakan Washington.***
Editor : Dwi Puspitarini