KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Permintaan Pemprov Kaltim untuk mengelola pemanduan tongkang di Sungai Mahakam melalui perusahaan daerah direspons oleh pemilik otoritas pelabuhan.
Wacana pemerintah itu muncul seiring dengan beberapa peristiwa ditabraknya Jembatan yang membentang di Sungai Mahakam. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, Mursidi, menilai steatmen Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, soal "aktor pemanduan dari perusda".
Mursidi mengartikan bahwa aktor yang dimaksud itu ialah Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yang diberikan pelimpahan untuk melakukan pemanduan di alur Sungai Mahakam. "Dengan begitu, BUP yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemanduan. Untuk menjadi BUP, ada sejumlah persyaratan dan pemenuhan yang harus dipenuhi oleh BUP," ungkapnya, Selasa (6/1).
Baca Juga: Tongkang Tabrak Jembatan Mahulu, Gubernur Kaltim Soroti Lemahnya Tata Kelola Sungai Mahakam
Dalam prosesnya, lanjut dia, KSOP akan menelisik lebih dulu terkait kekurangan atau ketidakmampuan dengan komposisi pemanduan saat ini. "Dari situ kemudian akan dievaluasi, dan jika memang terdapat kekurangan pemenuhan tersebut, KSOP akan membuka peluang bagi BUP lain," ucapnya.
Untuk saat ini, Mursidi menaljutkan, BUP yang diberi pelimpahan dalam mengelola pemanduan alur Sungai Mahakam ada Pelindo. Pemanduan badan usaha milik negara (BUMN) itu mendapat area perairan wajib pandu di Sungai Mahakam.
"Yaitu, dari Muara Muntai sampai ke Muara Berau," jelasnya. Disinggung selain Pelindo yang juga mendapat pelimpahan, Mursidi menyebut ada tiga BUP. Mereka adalah PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) yang mengelola pemanduan du kawasan Muara Berau.
Baca Juga: Insiden Berulang di Sungai Mahakam, DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Penegakan Aturan Pelayaran
Sedangkan untuk Sungai Mahakam dikelola Pelindo. Dan satunya lagi PT Herlin, namun belum berjalan dan area pemanduannya kecil. "Jadi, yang melakukan pemanduan atau BUP pemanduan saat ini hanya Pelindo, sepanjang Muara Muntai dan Muara Berau. Untuk satu BUP itu (PT Herlin) memang belum terpenuhi atau belum bisa dilakukan," bebernya.
Disinggung soal komposisi yang ideal dalam pengelolaan pemanduan, Mursidi belum bisa merincikan. Namun dirinya memberikan sedikit gambaran jika hendak mengajukan BUP pemanduan.
"Karena memang rentang jaraknya dari Muara Muntai ke Muara Berau ini cukup jauh, maka diperlukan memang puluhan bahkan mungkin ratusan Pandu," timpal Mursidi. "Idealnya kita lihat dari pemenuhan, misalnya SDM (sumber daya manusia), Sapras-nya, terutama SDM Pandu. Ini salah satu yang harus dipenuhi oleh BUP-BUP yang nantinya jika mau ingin melakukan pemanduan," pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki