KALTIMPOST.ID- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim, Kamis, 22 Januari 2026. Aksi itu ditujukan untuk mengawal agar arah demokrasi tak terus tergerus.
Sejumlah tuntutan diutarakan. Dari penolakan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, desakan atas transparansi dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan pemerintah, hingga kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap mengganggu pembangunan daerah.
Perwakilan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Hiththan Hersya Putra, menyebut apa yang mereka suarakan lahir dari kecemasan kolektif atas terus tergerusnya kedaulatan rakyat. Demokrasi, kata dia, perlahan direduksi hanya menjadi urusan segelintir elite.
Baca Juga: Jaksa Agung Minta Kejaksaan Kaltim Berani Tangani Kasus Korupsi Skala Besar
Menurut Hiththan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menghidupkan kembali praktik politik transaksional yang sulit diawasi publik. “Pemilihan langsung saja masih sering diwarnai transaksi. Apalagi jika dilakukan secara tertutup seperti itu,” ujarnya.
Melalui aksi ini, massa menuntut DPRD Kaltim menunjukkan sikap tegas dengan menolak wacana tersebut melalui sebuah pakta integritas. Dokumen itu diharapkan menjadi komitmen politik yang tidak berhenti di daerah, tetapi dikawal hingga ke tingkat nasional dan sampai ke meja para pengurus partai.
“Biar jadi bukti jika DPRD Kaltim benar-benar wakil rakyat. Sikap ini harus disampaikan ke pusat, baik ke DPR RI maupun ke pengurus partai di tingkat nasional,” tegasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki