KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rencana penguatan konektivitas antardaerah kembali disinggung DPRD Kaltim. Kali ini soal wacana pembangunan jalan alternatif sepanjang kurang lebih 90 kilometer yang menghubungkan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.
Di Kaltim, infrastruktur jalan tak sekadar akses yang membuka keterbatasan. Tapi juga jadi urat nadi ekonomi daerah. Hal itu penting ditegaskan dalam wujud kebijakan yang jelas. "Perlu ada percepatan perencanaan teknis biar tak sekadar rencana," ungkap Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, beberapa waktu lalu.
Tanpa rencana teknis yang matang, seperti rancang bangun detail (DED) yang jelas, peta trase yang terukur, sampai pembiayaan. Rencana penguatan konektivitas antardaerah itu berujung jadi wacana saja. Karena itu perlu titik awal untuk bisa bergerak ke arah yang lebih konkret.
Baca Juga: Siapkan Jalur Logistik Lebaran 2026, Jalan Nasional Kukar-Kubar Mulai Diperbaiki BBPJN Kaltim
Namun ada satu hal yang tak kalah penting, kata Ekti, soal fiskal daerah yang sedang melorot pasca pemangkasan pusat. Di situasi ini, pemerintah perlu mengkalkulasi secara cermat sejauh mana gagasan itu layak masuk prioritas pembangunan.
Karena itu, koordinasi antarpemerintah jadi kunci jika gagasan itu benar-benar ingin direalisasikan. Pemprov Kaltim, lalu Pemkab Kukar dan Pemkab Kubar, mesti duduk bersama membahas proyek lintas wilayah ini.
Semua pihak, lanjut Politikus Gerindra ini, mesti paham adanya pembagian peran dan beban. Tanpa kesepahaman yang sama, dari tugas hingga pembiayaan, gagasan itu bakal terus bergulir tanpa pernah terealisasi.
"Tapi yang paling penting saat ini perencanaannya bagaimana. Kalau itu sudah klir dan jelas, baru eksekusi," tukasnya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki