KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pergantian Direktur Utama (Dirut) Bankaltimtara pada 2026 menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Isu ini dinilai berkaitan langsung dengan stabilitas dan keberlanjutan bisnis bank daerah.
Perubahan pucuk pimpinan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut memantik atensi serius kalangan legislatif. Komisi II DPRD Kaltim berencana meminta penjelasan langsung kepada Gubernur Kaltim terkait keputusan pergantian Dirut.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan pihaknya perlu mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai latar belakang kebijakan tersebut.
“Kami di Komisi II tentu akan menanyakan langsung kepada Pak Gubernur terkait alasan mendasar penggantian Dirut Bankaltimtara ini,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Komisi II yang membidangi sektor keuangan dan perbankan menegaskan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kebijakan strategis.
Selama ini, Bankaltimtara memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Karena itu, perubahan struktur direksi tidak semata dipandang sebagai keputusan administratif, melainkan juga menyangkut keberlanjutan bisnis dan kepercayaan publik.
Sabaruddin mengaku pihaknya tidak menemukan indikasi persoalan di internal direksi. Bahkan, informasi terkait rencana pergantian justru pertama kali diketahui dari media.
“Saya dan teman-teman tidak menemukan hal yang aneh di direksi, termasuk dirut. Informasi pergantian ini justru kami ketahui dari media,” katanya.
Ia menegaskan, siapa pun yang nantinya menjabat sebagai Dirut harus mampu menjawab sejumlah tantangan strategis. Di antaranya memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memastikan efektivitas penyertaan modal daerah.
Komisi II DPRD Kaltim juga berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim guna memperoleh kejelasan dan mencegah spekulasi di publik.
“Untuk jelasnya, Komisi II ingin tahu dan akan menanyakan langsung ke pemerintah. Mudah-mudahan Pak Gubernur dapat menjelaskan latar belakang pergantian ini,” tegasnya.
Saat ini, posisi Dirut Bankaltimtara masih dijabat Muhammad Yamin yang memasuki periode kedua hingga 2028. Ia menjabat sejak 2020 dan kembali dikukuhkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 5 April 2024. Dengan sisa masa jabatan sekitar dua tahun, rencana percepatan pergantian menjadi sorotan.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Masud disebut menginginkan percepatan pergantian Dirut. Proses uji kemampuan dan kepatutan calon Dirut juga telah rampung di Otoritas Jasa Keuangan. Dua nama yang dinyatakan lolos adalah Romy Wijayanto dan Amri Mauraga.
Keputusan tersebut sebelumnya disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Balikpapan pada 5 Maret 2026.
DPRD Kaltim menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan BUMD. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Bankaltimtara sebagai lembaga keuangan daerah.
Dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan legislatif, diharapkan setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat sekaligus tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah. (riz)
Editor : Muhammad Rizki