PENAJAM- Acara deklarasi besar Ormas Bersama Masyarakat Membangun Indonesia (BMMI) akan dilaksanakan setelah presiden terpilih Republik Indonesia, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Rencana deklarasi ini sudah lama digagas, namun belum terlaksana karena panitia menunggu pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden.
“Karena setelah itu, kami bernazar, bisa menghadirkan beliau pada acara deklarasi ini,” kata Ketua Umum Ormas BMMI Dr H Andi Syarifuddin MM MBA, dalam siaran pers yang diterima Kaltim Post, Selasa (15/10). Dia berharap, Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo itu bisa menghadiri kegiatan deklarasi ini dalam waktu kepemimpinan 100 hari sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.
Andi Syarifuddin menjelaskan, pada acara deklarasi BMMI nantinya akan dihadiri minimal tiga orang pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia, yang saat ini kepengurusannya telah dilaksanakan pembentukannya secara bertahap. Dalam acara deklarasi BMMI diupayakan mengundang pula Ir. H. Joko Widodo yang merupakan presiden ketujuh Republik Indonesia saat ini.
Dalam acara itu, ujar dia, sekaligus panitia memberikan piagam penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada mantan presiden dua periode tersebut atas prestasinya dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama 10 tahun, yang penuh dengan tantangan dan menjadikan Republik Indonesia tercinta ini tetap eksis dalam segala bidang pembangunan dan keamanan. “Bila perlu mendahului ihwal ini saya akan berangkat ke Solo untuk menemui H. Joko Widodo untuk memberikan piagam penghargaan dimaksud,” tutur pengusaha jasa konstruksi yang kantornya di Jl. Wijaya Kusuma, Balikpapan, diresmikan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah itu.
Andi Syarifuddin menerangkan, adapun keunggulan dan pencapain yang tercatat dalam sejarah Republik Indonesia pada kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo antara lain yang paling utama adalah bahwa dalam mengikuti pemilihan wali kota, gubernur dan presiden tidak pernah terkalahkan oleh kandidat lawannya. Kemudian, Joko Widodo berhasil memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini telah direncanakan kurang lebih 75 tahun lalu oleh presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno. “Artinya, setelah melewati lima presiden baru bisa terlaksana oleh Presiden Joko Widodo ini. Karena itulah beliau layak mendapatkan piagam dari warga Kaltim,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, setelah pelantikan Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, pengurus BMMI akan menemui Ir. H. Joko Widodo di Solo, Jateng. Tidak hanya untuk menyerahkan piagam, namun sekaligus meminta kesediaan Joko Widodo untuk menjadi ketua Dewan Penasehat BMMI. Dijelaskannya, visi dan misi BMMI diharapkan dapat terwujud. Yaitu, visi keberlanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia yang terbebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Misi menggerakkan secara maksimal peran serta masyarakat untuk bersinergi pemerintah guna meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang lebih khusus untuk melanjutkan pembangunan IKN. (ms)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : Ismet Rifani