KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN-Berdasarkan rencana Bappeda Litbang Balikpapan, penyediaan air baku masuk dalam fokus infrastruktur proyek prioritas. Seperti pembangunan SPAM Sepaku Semoi masih berstatus feasibility study (FS) atau uji kelayakan.
Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan kajian jaringan SPAM Sepaku Semoi menggunakan dana dari APBD Balikpapan. Targetnya kegiatan konstruksi bisa berjalan pada 2026-2027.
“Sumber dana kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) unsolicited dengan total kebutuhan dana Rp 2,1 triliun,” kata Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni. Harapannya SPAM Sepaku Semoi bisa beroperasi mulai 2028 mendatang.
Selain itu, pihaknya juga sembari mendorong pembangunan SPAM Regional Mahakam. Kini status dalam uji kelayakan dan basic design intake maupun transmisi. Rencana mulai konstruksi transmisi pada 2026.
Sumber dana APBN atau KPBU dengan pelaksana Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Sedangkan untuk konstruksi SPAM Regional Mahakam, target berjalan mulai 2028 -2029 menggunakan dana APBD Kaltim/ KPBU.
Ada pun penanggung jawab kegiatan Dinas PUPR PERA Kaltim. “Pembangunan SPAM memang harus bersama-sama melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kota,” ucapnya.
Sehingga setiap pihak memiliki peran masing-masing untuk mampu mewujudkan pembangunan tersebut. “Teknisnya SPAM Sepaku Semoi dibantu pusat, dan SPAM Mahakam dibantu provinsi dan sudah masuk RPJMD Kaltim,” ucapnya.
Selain itu, Pemkot Balikpapan juga terus melanjutkan rencana pembangunan Embung Aji Raden. Meski saat ini masih harus melakukan pengadaan tanah secara bertahap. Mengingat jumlah kebutuhan dana begitu besar.
Total kebutuhan dana untuk pembebasan lahan saja mencapai Rp 80 miliar. “Tahun ini alokasi dana untuk pengadaan tahap II,” imbuhnya. Selanjutnya pengadaan tanah tahap III pada 2026.
Semua dana dari APBD Balikpapan yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR). Tidak hanya itu, konstruksi embung dan transmisi berjalan pada 2027 oleh BWS Kalimantan IV menggunakan APBN.
Serta konstruksi SPAM tahap II pada 2028 - 2029 oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui APBD Balikpapan. Pemkot Balikpapan harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Editor : Dwi Restu A